Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) tengah mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini merupakan bagian dari Paket Pembangunan Gedung SPPG 1 Tahun Anggaran 2025, menandai langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat sistem tanggap darurat bencana di wilayah rawan.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi tindak lanjut dari sinergi strategis antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Agustus 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa SPPG dirancang bukan hanya sebagai dapur produksi makanan, melainkan sebagai simpul layanan infrastruktur yang lengkap. “Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi, serta kendaraan distribusi makanan. Hal ini penting untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau bagi anak-anak sekolah,” ujar Dody. Ia juga menjamin bahwa seluruh infrastruktur pendukung program MBG dibangun dengan standar yang aman, higienis, dan mampu menjangkau penerima manfaat secara luas, menyusul insiden terkait kebersihan di beberapa dapur MBG sebelumnya.
Keberadaan Dapur MBG di tiga provinsi tersebut memiliki dimensi ganda yang strategis. Selain fungsi utamanya menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, fasilitas ini juga dirancang untuk dapat dialihfungsikan sebagai dapur umum saat terjadi bencana. Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahardiansyah menilai alih fungsi ini merupakan kebijakan yang tepat. “Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG yang sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah dapat langsung dialihfungsikan untuk membantu korban tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” kata Trubus pada 11 Desember 2025. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk menjaga kualitas makanan guna mencegah masalah klasik seperti keracunan makanan yang pernah terjadi pada program bantuan pangan di beberapa daerah.
Fungsi ganda ini telah terbukti relevan dan mendesak. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan pada 15 Desember 2025 bahwa sebanyak 323 SPPG telah dialihkan fungsinya untuk melayani masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Perinciannya mencakup 109 SPPG di Aceh, 148 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat, yang kini beroperasi penuh sebagai penyedia makanan bagi para pengungsi. Dadan memastikan ketersediaan anggaran di wilayah bencana terjamin agar layanan kepada masyarakat terus berjalan selama masa pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan pembangunan 2.200 dapur SPPG pada tahun 2025. Namun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto mengungkap pada 22 November 2025 bahwa 264 SPPG tidak siap dibangun pada 2025, sehingga implementasi hanya terlaksana di 222 lokasi. Meskipun demikian, hingga Desember 2025, BGN mencatat 17.555 SPPG telah berdiri di 38 provinsi di seluruh Indonesia, melayani 50,39 juta penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi 741.985 orang, dengan serapan anggaran mencapai Rp 58 triliun atau 81% dari pagu.
Pembangunan satu unit dapur SPPG diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 4,5 miliar. Dana awal untuk prototipe telah didukung melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Hutama Karya. PT Hutama Karya juga ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana untuk Paket Pembangunan Gedung SPPG 1 TA 2025 yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta 78 lokasi lainnya di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
SPPG ini akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas sekitar 900 meter persegi, mencakup area dapur 300 meter persegi dan lahan parkir kendaraan. Desainnya mengacu pada Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025, dengan material dinding tahan bakteri dan jamur, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai berlapis epoksi, serta dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan perlengkapan pemadam kebakaran. Sistem konstruksi modular digunakan untuk mempercepat proses pembangunan.
Program Makan Bergizi Gratis, dengan dukungan infrastruktur Dapur MBG dari Kementerian PU, merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang sejalan dengan visi PU608. Visi ini menargetkan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, penekanan angka kemiskinan hingga 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Pembangunan dapur MBG berpotensi membuka lapangan kerja di tingkat lokal, memperkuat rantai pasok bahan pangan, dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Ini menandai upaya terintegrasi pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi dan respons bencana, sembari mendorong pembangunan ekonomi yang lebih luas.
