Sejumlah asosiasi pengusaha dan pelaku industri dari sektor baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis, 11 Desember 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas berbagai isu strategis, khususnya dampak banjir impor baja dan kebutuhan revitalisasi industri tekstil nasional.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang hadir bersama perwakilan asosiasi dan pelaku usaha dari hulu hingga hilir ketiga sektor tersebut, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai membanjirnya impor baja. "Banyak anggota kami menyampaikan agar impor diperhatikan. Kalau legal, ya oke. Tapi kalau ilegal bagaimana? Untuk yang legal pun perlu dilihat kemampuan dari dalam negeri," jelas Anindya. Ia menyoroti masuknya satu juta ton produk baja konstruksi siap pasang dari Tiongkok dan Vietnam pada tahun ini yang dinilai membahayakan industri dalam negeri. Selain itu, isu mengenai baja non-standar atau "besi banci" dan hilangnya level playing field akibat kebijakan bea masuk nol persen juga menjadi sorotan.
Di sisi lain, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga menjadi perhatian utama. Anindya Bakrie menjelaskan bahwa pembahasan mengerucut pada penguatan daya saing industri TPT yang dinilai menurun. Meskipun sering dianggap sebagai "industri senja", Anindya menegaskan bahwa TPT memiliki potensi besar untuk direvitalisasi. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan tengah menyiapkan insentif untuk revitalisasi mesin di industri TPT, sebuah langkah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-8 persen dan menciptakan lapangan kerja. Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, sebelumnya juga menyebut bahwa industri TPT mulai menunjukkan ciri sebagai sunset industry karena stagnasi teknologi dan meningkatnya persaingan dari produk impor.
Selain baja dan TPT, sektor alas kaki juga turut dibahas, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Isu-isu seperti struktur pengupahan dan aspek lingkungan turut mengemuka dalam diskusi.
Konsistensi regulasi di kawasan pelabuhan, mulai dari aspek cukai hingga pengawasan impor, juga disoroti sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja ketiga sektor tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal positif dengan rencana pembentukan task force deregulasi dan insentif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebutkan bahwa Menkeu Purbaya ingin mengetahui langsung persoalan di lapangan untuk mendukung kerja Satgas Debottlenecking yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah investasi. Purbaya sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk benahi isu impor baja dan bahkan mengancam akan membekukan Bea Cukai jika masalah impor tidak beres dalam setahun. Ia juga menegaskan akan mencari segala cara untuk memastikan pemerintah tidak membuka keran impor bagi produk-produk yang bisa diproduksi di dalam negeri. Purbaya juga sebelumnya telah mengendus praktik mafia tekstil dan baja yang menyebabkan penyelundupan dan under invoicing, serta berjanji akan melakukan penangkapan besar-besaran.
