Pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp 51 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Angka pasti kebutuhan anggaran pemulihan pasca-bencana ini diperkirakan mencapai Rp 51,81 triliun hingga Rp 51,82 triliun, menurut perhitungan awal yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi yang paling parah terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Meskipun demikian, AHY menekankan bahwa jumlah ini merupakan kalkulasi awal yang masih terus diperbarui.
Dari total anggaran tersebut, Provinsi Aceh akan menerima alokasi terbesar, yakni sekitar Rp 24 triliun hingga Rp 25,41 triliun. Aceh menjadi prioritas utama karena 18 dari 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut mengalami dampak terparah dari bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Sumatera Barat diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 13 triliun hingga Rp 13,52 triliun, dan Sumatera Utara sekitar Rp 12,88 triliun untuk pemulihan infrastruktur.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa kerusakan akibat banjir dan longsor di ketiga provinsi meliputi jembatan yang putus, jalan yang hancur, ribuan rumah rusak, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, bencana ini menyebabkan 921 orang meninggal dunia dan 392 orang hilang, serta mengakibatkan 975.000 orang mengungsi. Lebih dari 156 ribu rumah, 1.200 fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, serta ratusan jembatan dan akses jalan mengalami kerusakan atau terputus.
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemulihan tersebut. Presiden juga mengarahkan agar seluruh kementerian terkait menghitung kebutuhan anggaran secara cermat dan memastikan penanganan bencana dilakukan dengan cepat namun berkualitas, guna menghindari kerentanan terhadap bencana di masa mendatang.
Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mengerahkan 17 unit alat berat untuk membersihkan lumpur, sampah, serta menormalisasi sungai dan drainase di Aceh. Sementara itu, perbaikan infrastruktur energi seperti distribusi BBM dan kelistrikan juga dipercepat, meskipun ada kendala di jalur utama distribusi akibat longsor. Pemerintah juga fokus pada perbaikan fasilitas dasar di daerah terdampak, termasuk jalur-jalur vital dan jembatan.
