Aceh, 2 Desember 2025 – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, baru-baru ini melakukan inspeksi menyeluruh terhadap lokasi-lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh. Dalam kunjungannya, Menteri Hanggodo mengungkapkan keprihatinannya atas meluasnya kerusakan infrastruktur, terutama banyaknya jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana tersebut.
Inspeksi lapangan yang dilakukan menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga 1 Desember 2025 mencatat sedikitnya 14 jembatan roboh atau terputus akibat tingginya debit air dan kerusakan oprit. Kerusakan ini telah mengakibatkan gangguan serius pada akses masyarakat, distribusi logistik, dan pelayanan darurat di berbagai wilayah.
Di Kabupaten Aceh Barat, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kurdi melaporkan total kerugian infrastruktur akibat banjir dan longsor mencapai Rp200,9 miliar. Sejumlah desa di Pante Ceureumen, Woyla Raya, dan Arongan Lambalek, termasuk Desa Jambak dan Sikundo, masih terisolasi karena jembatan dan jalan yang putus total atau amblas. Sementara itu, di Subulussalam, Wali Kota M. Rasyid Bancin mencatat kerusakan lima jembatan dan dua ruas jalan dengan estimasi kerugian Rp52,9 miliar.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, yang turut meninjau lokasi di Kutacane, Aceh Tenggara, menyoroti putusnya dua jembatan utama yang vital bagi konektivitas dan perekonomian warga. Menteri Hanggodo sendiri menegaskan bahwa konektivitas adalah urat nadi masyarakat, sehingga terputusnya jembatan akan menghambat mobilitas bantuan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi.
Menanggapi kondisi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengunjungi lokasi bencana di Aceh Tenggara pada Senin (1/12/2025) dan berjanji akan segera memerintahkan perbaikan jembatan-jembatan yang rusak, termasuk Jembatan Pantai Dona di Desa Salim Pinim.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah mengerahkan seluruh sumber daya teknis untuk mempercepat penanganan. Dukungan peralatan dari balai-balai teknis akan digerakkan kapanpun diperlukan untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi. Proses identifikasi kerusakan secara detail juga terus dilakukan di seluruh wilayah terdampak untuk memastikan upaya perbaikan dapat dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan seluruh infrastruktur yang terdampak demi memulihkan kembali kehidupan masyarakat Aceh.
