Pemerintah Tiongkok telah merilis draf regulasi ketat yang menargetkan layanan kecerdasan buatan (AI) yang dirancang menyerupai interaksi manusia, menandakan langkah signifikan Beijing untuk menyeimbangkan ambisi kepemimpinan AI global dengan kendali ideologis dan keamanan siber yang ketat. Draf "Langkah-Langkah Sementara untuk Administrasi Layanan Interaktif Antropomorfik Menggunakan Kecerdasan Buatan" tersebut, yang diterbitkan oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) pada Sabtu, 27 Desember 2025, dibuka untuk konsultasi publik hingga 25 Januari 2026. Aturan baru ini secara eksplisit mewajibkan penyedia layanan untuk memastikan layanan AI mereka bersifat etis, aman, dan transparan, menyoroti kekhawatiran yang berkembang mengenai dampak psikologis dan sosial dari interaksi AI yang semakin canggih.
Regulasi yang diusulkan berlaku untuk produk dan layanan AI yang ditawarkan kepada publik di Tiongkok yang menunjukkan ciri-ciri kepribadian manusia yang disimulasikan, pola pikir, dan gaya komunikasi, serta terlibat dalam interaksi emosional melalui teks, gambar, audio, atau video. Sorotan utama dari draf ini mencakup kewajiban bagi penyedia layanan untuk secara jelas memberi tahu pengguna bahwa mereka berinteraksi dengan AI, tidak hanya saat masuk tetapi juga setiap dua jam selama penggunaan berkelanjutan. Lebih lanjut, draf tersebut menuntut agar penyedia layanan menilai emosi pengguna dan mengidentifikasi tanda-tanda ketergantungan atau kecanduan terhadap AI. Jika pengguna menunjukkan emosi ekstrem atau perilaku adiktif, penyedia diwajibkan untuk mengambil tindakan intervensi yang diperlukan, termasuk potensi pengambilalihan interaksi oleh manusia jika terdapat pemikiran bunuh diri atau melukai diri sendiri.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari pergeseran signifikan dalam lanskap regulasi AI Tiongkok sejak tahun 2023, yang ditandai dengan upaya menyeimbangkan kendali dan inovasi. Pada Agustus 2023, Tiongkok telah menerapkan "Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Layanan Kecerdasan Buatan Generatif", sebuah regulasi penting yang menetapkan moderasi konten, perlindungan privasi data, dan pelabelan untuk konten yang dihasilkan AI. Disusul kemudian dengan "Langkah-Langkah untuk Pelabelan Konten yang Dihasilkan dan Disintesis AI" yang berlaku pada 1 September 2025, yang mewajibkan pelabelan eksplisit dan implisit untuk konten buatan AI guna mengatasi misinformasi dan deepfake.
Di bawah kerangka kerja yang baru diusulkan, penyedia AI juga harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan sepanjang siklus hidup produk, membentuk sistem untuk tinjauan algoritma, keamanan data, dan perlindungan informasi pribadi. Selain itu, AI harus beroperasi sesuai dengan "nilai-nilai inti sosialis" dan dilarang menyebarkan konten yang dapat membahayakan keamanan nasional, menyebarkan rumor, atau mempromosikan kekerasan atau pornografi. Perusahaan juga wajib melakukan penilaian keamanan sebelum meluncurkan fitur AI menyerupai manusia yang baru dan menyerahkan laporan terperinci kepada administrasi siber provinsi. Laporan tambahan diperlukan jika layanan mencapai satu juta pengguna terdaftar atau 100.000 pengguna aktif bulanan.
Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dalam Konferensi AI Dunia dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tata Kelola AI Global di Shanghai pada Juli 2025, telah menekankan pentingnya menyeimbangkan pengembangan dan keamanan AI, serta menyerukan pembentukan kerangka kerja dan aturan global yang memiliki konsensus luas. Seruan ini diperkuat oleh Presiden Xi Jinping pada KTT APEC November 2025, yang menyerukan pembentukan "Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia" sebagai badan tata kelola global. Tiongkok sendiri menargetkan kepemimpinan AI global pada tahun 2030, dengan pasar AI domestik yang diproyeksikan mencapai 1,4 triliun dolar AS pada tahun yang sama.
Implikasi dari regulasi ini sangat signifikan bagi industri AI. Meskipun Tiongkok terus berinvestasi besar-besaran dalam AI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pendekatan regulasi yang ketat ini dapat menimbulkan beban kepatuhan yang substansial dan berpotensi memperlambat laju pengembangan atau meningkatkan biaya operasional bagi penyedia AI, terutama perusahaan kecil. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba Group, dan Tencent, yang sudah beroperasi di bawah pengawasan ketat, mungkin lebih siap untuk memenuhi tuntutan tambahan ini. Regulasi ini menggarisbawahi pendekatan unik Tiongkok dalam mengatur teknologi baru, yang memprioritaskan kontrol negara di samping inovasi dan stabilitas sosial, serta menegaskan posisinya sebagai penentu standar dalam tata kelola AI global melalui inisiatif seperti Rencana Aksi Tata Kelola AI Global 2025. Meskipun demikian, sifat regulasi yang terfragmentasi dapat menciptakan kompleksitas bagi perusahaan untuk menavigasi kewajiban yang tumpang tindih.
