Aceh Tamiang, sebuah kabupaten di ujung timur Provinsi Aceh, menghadapi tantangan rekonstruksi yang masif setelah dilanda bencana hidrometeorologi parah pada November dan Desember 2025. Banjir bandang dan tanah longsor, dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, telah merenggut setidaknya 57 hingga 60 korban jiwa, menyebabkan 23 orang lainnya hilang, dan memaksa lebih dari 262.000 penduduk mengungsi dari 12 kecamatan yang terdampak. Kerusakan infrastruktur sangat luas, dengan 2.262 hingga 11.707 unit rumah warga dilaporkan rusak, termasuk ribuan di antaranya mengalami kerusakan berat. Merespons krisis kemanusiaan ini, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi bergerak cepat dalam model kolaborasi yang dikenal sebagai "keroyokan", fokus membangun hunian sementara (huntara) untuk ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Inisiatif pembangunan hunian sementara ini berada di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan Badan Pengelola (BP) BUMN, sebagai bagian dari program BUMN Peduli. Mereka menargetkan pembangunan total 15.000 unit huntara di wilayah terdampak bencana, dengan prioritas utama di Aceh Tamiang. PT Hutama Karya (Persero), salah satu BUMN konstruksi yang terlibat, mengemban amanah untuk membangun 120 unit dari total 600 unit huntara yang dikerjakan oleh tujuh BUMN konstruksi di Aceh Tamiang. Pembangunan ini dilakukan di lahan seluas 52.581 meter persegi di Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, sebuah lokasi strategis di Jalan Banda Aceh-Medan. Sementara itu, PTPN III (Persero) melalui subholding PalmCo, juga menyediakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 75 hektare untuk relokasi 1.375 unit rumah warga dari Kampung Simpang Empat, Kampung Kaya Awe di Kecamatan Karang Baru, dan Kampung Wonosari di Kecamatan Tamiang Hulu.
Konsep huntara dirancang untuk percepatan dan kelayakan huni. Hutama Karya merencanakan unit-unit dengan rangka baja ringan, dinding papan semen, lantai multipleks, dan atap zincalume, menjamin kekuatan struktur namun mudah dirakit. Setiap unit berukuran antara 12 hingga 30 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas bersama seperti dapur umum, area cuci, musala, dan sanitasi. Dony Oskaria, Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia yang juga Kepala Badan Pengelola BUMN, menekankan urgensi pembangunan ini, terutama untuk memindahkan kelompok rentan seperti balita dan anak-anak dari tenda darurat yang kondisi kesehatannya rentan terhadap debu dan lingkungan yang tidak memadai. "BUMN milik rakyat Indonesia. Setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran BUMN bukanlah pilihan, melainkan kewajiban," ujar Dony Oskaria, menegaskan komitmen BUMN dalam penanganan bencana.
Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, melaporkan bahwa tim gabungan terus melakukan pencarian warga yang hilang dan mendata kerusakan fasilitas umum karena akses ke beberapa lokasi masih terputus akibat jembatan yang hanyut. Dalam konteks pemulihan, BUMN tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupaya memulihkan jaringan listrik, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) berfungsi sebagai posko penyalur bantuan, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengerahkan relawan untuk distribusi logistik. PTPN IV PalmCo juga mengerahkan 27 unit alat berat untuk pembukaan jalan, pembersihan material banjir, dan normalisasi sungai. Sinergi ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam respons pascabencana.
Pembangunan huntara ini ditargetkan rampung sebelum pertengahan Februari atau awal Ramadan, memungkinkan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang aman dan layak selama masa transisi. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, juga telah memastikan 14 titik lahan HGU milik perkebunan siap dimanfaatkan untuk huntara, memberikan opsi bagi warga untuk membangun di lahan pribadi mereka. Upaya kolaboratif antara BUMN, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana yang mendalam di Aceh Tamiang. Model kolaborasi ini menggarisbawahi peran strategis BUMN sebagai kepanjangan tangan negara dalam memberikan respons cepat dan berkelanjutan terhadap krisis kemanusiaan.
