Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menginstruksikan badan usaha penugasan, utamanya PT Pertamina Patra Niaga, untuk menjaga ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) secara optimal sepanjang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) guna mengantisipasi lonjakan konsumsi serta tantangan distribusi yang diperkirakan meningkat. Imbauan ini menjadi krusial di tengah proyeksi peningkatan mobilitas masyarakat dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat penyaluran energi ke berbagai wilayah di Indonesia.
Komite BPH Migas sekaligus Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025/2026, Erika Retnowati, menegaskan bahwa pengawasan pasokan dan penyaluran BBM tidak hanya berfokus pada periode Nataru, tetapi juga berlanjut hingga Idul Fitri 2026 mengingat jarak waktu yang relatif berdekatan. BPH Migas secara rutin membentuk posko setiap momen besar keagamaan untuk memantau pergerakan dan distribusi BBM. Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho, saat meninjau Terminal BBM (TBBM) PT AKR Corporindo Tbk di Banjarmasin pada 22 Desember 2025, menekankan pentingnya menjaga ketahanan stok minimum nasional yang telah menjadi ketentuan pemerintah. Ia juga meminta badan usaha menyiapkan skema distribusi Regular, Alternative, dan Emergency (RAE) untuk mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, termasuk kemungkinan terburuk.
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memproyeksikan kenaikan signifikan dalam pola konsumsi energi. Vice President (VP) Retail Business Support Pertamina, Beny Harto Wijaya, mengungkapkan bahwa konsumsi gasoline (bensin) diproyeksikan meningkat sekitar 3% hingga 6% dibandingkan kebutuhan normal harian. Sementara itu, konsumsi gas oil (solar) diperkirakan menurun sekitar 7,6% seiring dengan melambatnya aktivitas industri. Di sektor transportasi udara, kebutuhan avtur diperkirakan naik sekitar 5,2%, dan konsumsi LPG juga diproyeksikan meningkat sekitar 7,2%, dengan kerosin naik 4,3%. Pertamina Patra Niaga memastikan stok energi nasional berada dalam kondisi aman, bahkan di atas level normal, dengan monitoring real-time melalui Command Center Satgas Nataru.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa masa siaga tahun ini memiliki tantangan tersendiri akibat tren permintaan BBM yang meningkat dan kondisi cuaca ekstrem di banyak wilayah. Mitigasi risiko menjadi fokus utama, terutama di daerah yang sulit diakses. Untuk menjamin pasokan di wilayah terdampak bencana, Pertamina mengerahkan mobil tangki lintas wilayah, menggunakan moda laut ro-ro, serta menyiapkan skema distribusi alternatif jika jalur darat terputus. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas juga menyoroti potensi hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana ketepatan jadwal keberangkatan kapal pengangkut BBM sangat krusial.
Secara historis, periode Nataru selalu menjadi ujian bagi infrastruktur dan sistem distribusi energi nasional. Lonjakan mobilitas masyarakat, terutama di jalur mudik dan destinasi wisata, kerap memicu peningkatan permintaan yang tidak merata, menciptakan titik-titik kepadatan. Pemerintah, melalui BPH Migas dan Pertamina, selama ini berupaya memastikan ketersediaan energi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan BPH Migas untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM serta memastikan ketersediaannya bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan anggaran energi nasional, seperti yang terlihat dari upaya mengendalikan beban subsidi dan menjaga keseimbangan anggaran.
Implikasi jangka panjang dari menjaga stabilitas pasokan BBM selama Nataru mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor pariwisata dan UMKM, yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi. Kegagalan dalam memastikan pasokan dapat memicu inflasi, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik. Dengan strategi seperti peningkatan stok, kesiapan skema distribusi RAE, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya meminimalisir risiko tersebut. Kolaborasi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan distribusi, termasuk penempatan motoris untuk kondisi darurat dan pembentukan Serambi MyPertamina sebagai fasilitas istirahat. Upaya ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
