Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan 220 ton bantuan kemanusiaan tahap ketiga yang berisi bahan makanan, sembako, dan pakaian baru ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Rabu (24/12/2025) malam, menggunakan KRI Makasar sebagai bagian dari program Kementan Peduli untuk masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Letnan Jenderal TNI (Purn) Irham Waroihan, menjelaskan bahwa total nilai bantuan Kementan-Bapanas sejak tahap pertama hingga ketiga mencapai sekitar Rp44-45 miliar.
Penyaluran bantuan ini dilakukan di tengah kondisi inflasi pangan yang signifikan di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 3,00 persen pada Juli 2025, dengan komoditas beras menjadi salah satu pendorong inflasi tertinggi. Angka inflasi bulanan pada Agustus 2025 juga tercatat 0,78 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi bulanan di Aceh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyatakan bahwa gangguan pada sektor produksi pangan dan rusaknya infrastruktur distribusi akibat bencana alam menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Bencana banjir di Aceh, yang juga menyebabkan terputusnya jalur darat, telah memaksa pemerintah dan pelaku usaha untuk menggunakan jalur udara guna memastikan distribusi komoditas seperti cabai.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasi atas bantuan Kementan-Bapanas, menyebutnya sebagai salah satu yang terbesar diterima Aceh untuk penanganan bencana. Staf Ahli Gubernur Aceh, Almuniza Kamal, menjelaskan bahwa seluruh logistik telah resmi diterima dan kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk didistribusikan. Mekanisme distribusi bantuan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi agar penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta TNI Angkatan Laut dalam meringankan beban masyarakat. Kementan juga telah membeli 40 ton cabai dari petani Aceh untuk membantu menstabilkan harga dan mengatasi masalah distribusi.
Secara historis, kemiskinan dan kerawanan pangan memiliki kaitan erat di Provinsi Aceh, di mana peningkatan kemiskinan pascakonflik dan krisis ekonomi belum sepenuhnya teratasi. Beras merupakan komoditas sangat penting yang menyumbang pengeluaran terbesar terhadap garis kemiskinan di Aceh. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh Badan Pangan Nasional bertujuan untuk melindungi daya beli petani dan keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok, melalui penguatan sistem logistik nasional, stabilisasi harga di produsen dan konsumen, serta perluasan akses informasi. Namun, efektivitas program bantuan sembako sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun membantu mengurangi beban pengeluaran, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketepatan sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi. Kendala utama seringkali terkait data penerima manfaat yang belum terbarui dengan baik.
Intervensi bantuan sembako ini menjadi solusi jangka pendek yang krusial untuk menanggulangi dampak langsung bencana dan fluktuasi harga. Namun, para pengamat menekankan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan di Aceh memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup pemberdayaan petani, peningkatan infrastruktur pertanian, perbaikan sistem penyuluhan, inovasi, dan revitalisasi lumbung pangan rumah tangga. Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, juga menyoroti perbedaan inflasi antar daerah di Aceh yang dipengaruhi oleh variasi harga kebutuhan pokok di pasar lokal, mengindikasikan bahwa masalah distribusi dan pasokan lokal tetap menjadi tantangan. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri melalui Dinas Pangan Aceh berkomitmen pada upaya mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu. Evaluasi lanjutan terhadap kebutuhan di lapangan dan pemulihan akses jalan nasional akan menjadi penentu kemungkinan penyaluran bantuan berikutnya.
