Banda Aceh—Setelah berpekan-pekan terputus dan mengisolasi ribuan warga pasca-bencana hidrometeorologi parah yang melanda sejak akhir November 2025, sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Aceh kini mulai tersambung kembali, menandakan dimulainya fase pemulihan konektivitas vital. Upaya tanggap darurat yang masif dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh berhasil memulihkan beberapa akses krusial, meskipun tantangan rekonstruksi jangka panjang masih membayangi wilayah yang secara historis rentan bencana ini.
Salah satu capaian signifikan adalah fungsionalnya kembali ruas Meureudu-Batas Kabupaten Pidie Jaya/Bireuen pada 12 Desember 2025, menyusul penanganan oprit Jembatan Meureudu yang runtuh. Terbaru, Jembatan Bailey di Kuta Blang, Bireuen, yang merupakan bagian dari jalur lintas nasional Banda Aceh–Medan, juga telah difungsikan pada Sabtu, 27 Desember 2025, setelah sebelumnya terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum sepanjang 66 meter. Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa jembatan darurat ini kini dapat dilalui kendaraan dengan kapasitas beban maksimal 30 ton. Meskipun demikian, beberapa ruas vital di Lintas Tengah, seperti Batas Bireuen/Bener Meriah-Batas Bener Meriah/Aceh Tengah, masih menghadapi kerusakan parah dengan tujuh unit jembatan putus dan badan jalan amblas, memerlukan perbaikan bertahap.
Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu intensitas curah hujan ekstrem pada akhir November lalu telah menyebabkan kerusakan meluas. Data Kementerian PU per 17 Desember 2025 mencatat 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan terdampak di Aceh, dengan 13 ruas di antaranya masih terputus dan tersebar di tujuh provinsi. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa per 19 Desember 2025, 26 dari 38 ruas jalan nasional di Aceh telah kembali berfungsi, bagian dari 81 persen jalan nasional terdampak di seluruh Sumatera yang telah pulih. Dody menekankan fokus kementerian adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat tidak terisolasi.
Dampak bencana tidak hanya memutus jalur transportasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. Di wilayah seperti Pintu Rime Gayo dan Gajah Putih, putusnya jembatan sempat membuat warga terisolasi, menghambat pengangkutan hasil kebun seperti kopi dan sayur, mengakibatkan harga jatuh di tingkat petani, dan melambungkan harga kebutuhan pokok. Egi Saputra, seorang warga Kecamatan Ronga-Ronga, Pintu Rime Gayo, mengapresiasi percepatan perbaikan karena "kendaraan sudah bisa lewat, hasil kebun bisa dibawa keluar, pedagang mulai masuk, dan aktivitas ekonomi mulai hidup kembali."
Secara historis, Aceh merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Namun, Dr. Usman Lamreueng, akademisi Aceh, mengkritik minimnya mitigasi dan lemahnya penataan ruang sebagai faktor yang memperburuk dampak bencana saat ini. Ia menyoroti kerusakan hutan dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah membuat Aceh semakin rentan. Data BNPB mencatat tragedi akhir 2025 ini telah menelan 502 korban jiwa di Aceh, dengan 31 orang masih hilang dan lebih dari 466.000 warga mengungsi per 24 Desember 2025. Kerusakan infrastruktur provinsi mencapai 1.098 ruas jalan dan 492 jembatan.
Ke depan, pemerintah pusat dan daerah berhadapan dengan tantangan besar dalam membangun ketahanan infrastruktur jangka panjang. Kementerian PU telah mengerahkan 310 personel, 298 unit alat berat, dan 3.727 unit material darurat untuk penanganan. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyarankan pembangunan duplikasi Jembatan Meureudu untuk meningkatkan kapasitas dan faktor keamanan di masa mendatang, serta normalisasi sungai untuk mengurangi sedimen dan mengendalikan banjir. Dengan estimasi kebutuhan dana perbaikan jalan dan jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun, sinergi lintas sektor dan implementasi kebijakan mitigasi yang terintegrasi menjadi krusial. Pemerintah Provinsi Aceh juga tengah mempersiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) setelah masa tanggap darurat berakhir pada 25 Desember 2025, sebuah langkah fundamental untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya memulihkan, tetapi juga memperkuat Aceh menghadapi ancaman bencana di masa depan.
