Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu kepastian mengenai keikutsertaannya dalam delegasi Indonesia untuk negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) di China. Purbaya menyatakan dirinya belum mengetahui apakah akan diajak dalam kunjungan tersebut.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan keinginannya untuk terlibat langsung dalam negosiasi utang Whoosh dengan China. Ia ingin menilik lebih jauh ketentuan dan proses negosiasi guna memastikan hasil terbaik bagi Indonesia dan menghindari kerugian signifikan bagi negara. Secara pribadi, Purbaya sebelumnya sempat menyatakan preferensinya agar utang Whoosh tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, telah mengonfirmasi niatnya untuk mengajak Purbaya Yudhi Sadewa ke China untuk pembahasan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Rosan menjelaskan bahwa Danantara akan terlebih dahulu mengirimkan tim awal untuk melakukan pembicaraan teknis dengan pihak China. Setelah itu, Rosan bersama Purbaya direncanakan akan menyusul untuk pembahasan utama. CIO Danantara, Pandu Sjahrir, juga telah mengonfirmasi bahwa Menteri Keuangan akan terlibat dalam pembicaraan restrukturisasi utang Whoosh ini.
Kunjungan delegasi ke China ini direncanakan pada Desember 2025, dengan tujuan untuk mematangkan proposal negosiasi yang komprehensif. Restrukturisasi utang proyek Whoosh ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki total utang sekitar 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp 116,5 triliun hingga Rp 120 triliun. Sekitar 75 persen dari pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah ini termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,21 miliar dollar AS. Pemerintah Indonesia telah memulai negosiasi formal dengan pihak China untuk merestrukturisasi utang ini, menyusul pembengkakan biaya dan penundaan proyek.
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas proyek ini dan meminta agar polemik mengenai Kereta Cepat Whoosh tidak dipolitisasi. Presiden juga mengisyaratkan kemungkinan penggunaan dana sitaan dari koruptor untuk membayar utang Whoosh, meskipun opsi ini masih dalam tahap diskusi. Berbagai opsi penyelesaian utang sedang dievaluasi, termasuk skema pembayaran, suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta kemungkinan penerapan skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk operasional, dengan pemerintah menanggung biaya infrastruktur. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Whoosh dilaporkan telah mencatatkan EBITDA positif, yang berarti mampu menutupi seluruh biaya operasional tanpa suntikan dana tambahan.
