Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas di Istana Negara pada Kamis, 27 November 2025, membahas berbagai isu strategis, termasuk subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG). Pertemuan penting ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Beberapa menteri lain yang turut hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga terlihat hadir di Istana.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, telah aktif dalam pembahasan isu-isu fiskal pemerintah. Sementara itu, Bahlil Lahadalia telah menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024 dan juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Beliau sebelumnya melakukan perombakan besar-besaran terhadap 32 pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM pada 24 November 2025.
Isu subsidi LPG menjadi agenda utama dalam rapat kali ini, menyusul pertemuan sebelumnya antara Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil pada 26 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati adanya penambahan volume LPG bersubsidi dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 atau 8,5 juta metrik ton untuk memastikan ketersediaan pasokan menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Meskipun ada penambahan volume, pemerintah menegaskan bahwa anggaran subsidi LPG tidak akan bertambah karena harga masih berada di bawah acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembahasan mengenai subsidi LPG ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo yang pada 4 Februari 2025 lalu menginstruksikan reformasi total dalam penyaluran subsidi LPG. Presiden Prabowo menekankan pentingnya subsidi yang tepat sasaran dan mencegah kebocoran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp87 triliun per tahun. Untuk mengatasi praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan dan harga yang melambung di tingkat pengecer, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan, yang diharapkan lebih mudah diawasi dengan bantuan teknologi informasi. Kebijakan awal yang membatasi penjualan LPG 3 kg di pengecer sebelumnya bahkan sempat dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Rancangan kebijakan umum subsidi tahun 2025 juga telah menggariskan fokus pada transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima yang akurat, termasuk melalui pendataan pengguna berbasis teknologi.
Menurut data, kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Namun, realisasi kebutuhan diperkirakan akan mencapai 8,5 juta metrik ton, sehingga berpotensi mengalami kekurangan sekitar 0,37 juta metrik ton apabila tidak ada penambahan kuota. Oleh karena itu, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo ini menjadi krusial untuk memastikan stabilitas pasokan energi bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan akhir tahun.
