Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengindikasikan bahwa dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), akan memfokuskan portofolio bisnisnya pada proyek-proyek pelabuhan, bandara, dan hunian. Hal ini terungkap setelah pertemuan yang dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, dengan jajaran direksi kedua perusahaan pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam unggahan resminya, Rosan Roeslani menjelaskan bahwa agenda pertemuan tersebut membahas pembaruan bisnis, struktur korporasi, langkah penyehatan keuangan, rencana divestasi, serta dukungan pemegang saham. Fokus pada pelabuhan, bandara, dan hunian ini diharapkan dapat memperkuat langkah BUMN Karya agar lebih sehat dan berdaya saing di masa depan.
Danantara sendiri merupakan lembaga yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, dengan Rosan Roeslani ditunjuk sebagai CEO. Kehadiran Danantara berperan penting dalam mengawasi operasional holding BUMN dan mengelola investasi holding BUMN. Sebelumnya, seluruh BUMN Karya telah dialihkan kepemilikannya kepada Danantara.
Rencana merger BUMN Karya juga menjadi salah satu bahasan utama, meskipun COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses merger BUMN karya tidak dapat diselesaikan tahun ini. Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, sempat mengungkapkan bahwa proses merger masih dalam tahap evaluasi di Danantara, dengan adanya instruksi kepada seluruh BUMN konstruksi untuk mengevaluasi kondisi perusahaannya masing-masing.
Untuk PTPP, perusahaan ini sebelumnya telah mengandalkan portofolio mayoritas proyek pelabuhan (35%) dan gedung (33%), dengan proyek-proyek yang lebih terkonsentrasi pada sumber dana BUMN. Sementara WIKA, hingga Desember 2024, mencatatkan kontrak baru sebesar Rp 20,66 triliun, dengan mayoritas berasal dari segmen infrastruktur dan gedung. Kedua perusahaan ini juga diproyeksikan menjadi pemain utama dalam proyek konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, dan hunian aparatur sipil negara (ASN). PTPP, misalnya, per Juli 2025, mencatatkan nilai proyek berjalan di IKN sebesar Rp5,96 triliun, termasuk Airside VVIP Bandara IKN.
Dengan arahan baru dari Danantara ini, PTPP dan WIKA diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya dan keahlian mereka dalam sektor-sektor kunci infrastruktur, sejalan dengan visi pemerintah untuk pembangunan nasional.
