Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini menyatakan bahwa proyek mobil nasional Indonesia telah menarik perhatian sejumlah produsen otomotif asing, dengan Hyundai Motor Group asal Korea Selatan menunjukkan minat yang kuat untuk berpartisipasi. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan produksi mobil buatan dalam negeri dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Minat kuat dari Hyundai Motor Group disampaikan oleh Presiden Hyundai Motor Group, Sung Kim, kepada Airlangga Hartarto pada akhir Oktober 2025 lalu. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Diskusi antara kedua belah pihak menitikberatkan pada potensi kolaborasi dalam pengembangan mobil nasional berbasis kendaraan listrik (EV), termasuk kendaraan bertenaga hidrogen, dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 80 persen. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri otomotif di Asia Tenggara.
Airlangga menegaskan bahwa proyek mobil nasional akan tetap menjadikan PT Pindad (Persero) sebagai basis utama pengembangannya. Konsep yang diajukan oleh Pindad untuk proyek strategis nasional (PSN) mobil nasional ini telah diterima dan dinilai baik oleh pemerintah.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memiliki mobil buatan Indonesia sendiri, Kementerian Perindustrian juga telah mengusulkan agar program mobil nasional ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status PSN ini diharapkan dapat mempercepat proses implementasi, termasuk penyediaan dana dan lahan untuk pembangunan fasilitas produksi.
Selain Hyundai, Airlangga juga menyebutkan bahwa ada beberapa merek produsen mobil internasional lainnya yang telah menawarkan diri untuk bekerja sama dalam proyek mobil nasional ini. Namun, ia tidak merinci nama-nama merek tersebut, menunggu pengumuman resmi dari pihak pabrikan terkait. Ketertarikan pabrikan asing ini menunjukkan optimisme terhadap potensi industri otomotif Indonesia serta visi pemerintah dalam menciptakan kemandirian di sektor ini.
