Washington Menimbang Nasib Bitcoin Venezuela Senilai $60 Miliar

Amerika Serikat belum mengambil keputusan final mengenai potensi penyitaan simpanan Bitcoin Venezuela yang disebut-sebut mencapai nilai 60 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada 3 Januari 2026. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, Paul Atkins, menyatakan pada Senin bahwa kemungkinan pemerintah AS menyita dugaan cadangan Bitcoin Venezuela sebanyak 600.000 koin, yang diperkirakan bernilai antara 56 miliar hingga 67 miliar dolar AS pada harga pasar saat ini, masih belum pasti. Namun, Atkins menekankan bahwa keputusan penyitaan aset semacam itu tidak berada dalam lingkup utama SEC dan akan ditangani oleh departemen lain dalam pemerintahan AS.

Laporan mengenai dugaan kepemilikan Bitcoin Venezuela ini mengemuka setelah operasi militer AS di Caracas yang berujung pada penangkapan Maduro dan relokasinya ke New York untuk menghadapi tuduhan kejahatan. Meskipun demikian, beberapa firma analisis blockchain dan platform intelijen belum dapat memverifikasi klaim adanya simpanan Bitcoin senilai 60 miliar dolar AS tersebut. Ketidakpastian ini menambah lapisan kompleksitas pada perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai aset Venezuela yang dibekukan oleh AS.

Venezuela memiliki sejarah panjang dalam memanfaatkan aset digital untuk menghindari sanksi ekonomi AS. Pada 2018, pemerintah Venezuela meluncurkan mata uang kripto yang didukung negara, Petro (PTR), sebagai upaya untuk mengatasi sanksi yang melumpuhkan. Respons AS tegas, dengan Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang semua transaksi terkait Petro oleh warga atau entitas AS pada Maret 2018. Petro, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan cadangan minyak dan mineral negara, akhirnya tidak berhasil mendapatkan adopsi yang signifikan dan secara resmi ditutup pada 15 Januari 2024, dengan sisa kepemilikan dilikuidasi. Meskipun demikian, entitas sektor minyak negara Venezuela, PDVSA, dan perantara terkait kemudian beralih menggunakan stablecoin seperti USDT untuk memfasilitasi transaksi minyak dan menghindari pengawasan keuangan Barat, sebuah praktik yang telah memicu dakwaan dari Departemen Kehakiman AS.

Persoalan aset Venezuela di AS jauh melampaui mata uang kripto. Sejak 2019, AS telah memberlakukan sanksi komprehensif terhadap pemerintah Venezuela, membekukan aset signifikan termasuk pendapatan minyak dan rekening bank PDVSA serta Bank Sentral Venezuela. Di tengah krisis politik, Washington mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela, memberinya kendali atas sejumlah aset tersebut, yang kemudian memicu perselisihan atas penggunaannya. Total kewajiban eksternal Venezuela, termasuk obligasi yang gagal bayar dan klaim arbitrase, diperkirakan mencapai 150 miliar hingga 170 miliar dolar AS, dengan sekitar 60 miliar dolar AS di antaranya adalah obligasi yang gagal bayar.

Penangkapan Maduro telah membuka babak baru dalam hubungan AS-Venezuela. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengisyaratkan bahwa sanksi tambahan terhadap Venezuela dapat dicabut sesegera mungkin untuk memfasilitasi penjualan minyak. Selain itu, dana Hak Penarikan Khusus (SDR) IMF Venezuela, senilai sekitar 4,9 miliar dolar AS, dapat digunakan untuk membangun kembali ekonomi negara tersebut. Presiden Trump juga menandatangani perintah eksekutif baru yang bertujuan untuk melindungi pendapatan minyak Venezuela yang disimpan di rekening Treasury AS dari klaim kreditor, memastikan dana tersebut dapat digunakan untuk tujuan kebijakan luar negeri AS.

Sementara itu, perdebatan seputar nasib aset kripto Venezuela yang disita ini bertepatan dengan upaya legislatif di AS untuk memperjelas regulasi aset digital. Senat AS dijadwalkan meninjau Undang-Undang CLARITY yang bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas bagi aset digital dan keuangan terdesentralisasi. Keputusan akhir atas dugaan kepemilikan Bitcoin Venezuela dapat menetapkan preseden penting bagi yurisdiksi atas aset digital dalam sengketa kedaulatan di masa depan, sekaligus menggarisbawahi tantangan yang terus-menerus dalam menegakkan sanksi di era ekonomi yang semakin terdesentralisasi.