Presiden Donald Trump pada Sabtu, 3 Januari 2026, mendeklarasikan niat Amerika Serikat untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan energi besar Amerika Serikat agar menginvestasikan miliaran dolar dalam merehabilitasi infrastruktur minyak Venezuela yang rusak parah, menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Inisiatif ini, yang diumumkan dari Mar-a-Lago, menandai babak baru dalam upaya Washington untuk mengambil kendali atas cadangan minyak terbesar di dunia, namun diiringi dengan pertanyaan besar mengenai kelayakan ekonomi dan implikasi geopolitik jangka panjang.
Visi Trump mencakup rencana di mana perusahaan-perusahaan Amerika Serikat akan menghabiskan miliaran untuk memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang "sangat rusak" dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut, dengan janji penggantian biaya. Washington juga menyatakan akan "menjalankan" Venezuela untuk sementara waktu dan menjual minyaknya ke negara lain. Pernyataan ini muncul setelah pasukan Amerika Serikat melakukan serangan dan berhasil menangkap Maduro pada Sabtu dini hari.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar di dunia, melebihi 303 miliar barel, atau sekitar 19% dari total cadangan global. Namun, industri minyak negara tersebut telah hancur selama beberapa dekade akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, korupsi, kurangnya investasi, dan sanksi internasional yang ketat. Produksi minyak harian Venezuela merosot tajam dari puncaknya yang mencapai 3,5 juta barel per hari (bpd) pada tahun 1970-an dan awal 2000-an menjadi sekitar 900.000 hingga 1,1 juta bpd pada tahun 2025. Infrastruktur minyak yang ada saat ini digambarkan sebagai "sangat rusak" dan dalam kondisi tidak terawat.
Hubungan Amerika Serikat dengan industri minyak Venezuela memiliki sejarah panjang, ditandai dengan investasi besar oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Namun, gelombang nasionalisasi di bawah kepemimpinan Hugo Chávez pada tahun 2000-an, yang memaksa perusahaan asing untuk menyerahkan kontrol mayoritas kepada perusahaan minyak negara PDVSA, menyebabkan eksodus sebagian besar perusahaan Amerika Serikat, termasuk Exxon Mobil dan ConocoPhillips, yang kemudian mengajukan klaim arbitrase internasional atas aset yang disita. Sanksi Amerika Serikat terhadap sektor minyak Venezuela dimulai pada tahun 2014 dan diperketat secara signifikan di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2019, dengan tujuan menekan rezim Maduro. Meskipun beberapa sanksi sempat dilonggarkan sementara oleh pemerintahan Biden pada Oktober 2023, kebijakan tersebut telah dibatalkan oleh Trump pada Februari 2025. Menjelang akhir tahun 2025, tekanan Amerika Serikat meningkat drastis dengan adanya blokade angkatan laut terhadap kapal tanker minyak yang disanksi, dan sanksi baru dijatuhkan pada 31 Desember 2025 terhadap empat perusahaan dan empat kapal tanker terkait. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa sanksi akan tetap berlaku sampai industri minyak Venezuela direstrukturisasi untuk melayani kepentingan rakyat yang lebih luas.
Bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, potensi investasi di Venezuela membawa tantangan yang kompleks dan signifikan. Para ahli memperkirakan bahwa untuk mengembalikan produksi ke tingkat puncaknya atau mencapai 4 juta bpd, dibutuhkan investasi puluhan miliar dolar, mungkin hingga 100 miliar dolar, dan setidaknya satu dekade. Pemulihan parsial hingga 1,5-2 juta bpd diproyeksikan membutuhkan waktu sekitar dua tahun dan investasi lebih dari 10 miliar dolar.
Ketidakpastian politik dan hukum menjadi penghalang utama. Perusahaan-perusahaan menuntut stabilitas politik yang berkelanjutan dan kepastian hukum sebelum berkomitmen miliaran dolar. Sejarah penyitaan aset pada masa Chávez menimbulkan kehati-hatian yang mendalam di kalangan investor. Selain itu, pertanyaan mengenai legalitas operasi Amerika Serikat dalam menangkap Maduro dan siapa sebenarnya pemilik sah minyak Venezuela juga menimbulkan kerumitan hukum yang besar. Kondisi keamanan di lapangan, dengan laporan keberadaan kelompok bersenjata dan gerilyawan, menambah lapisan risiko operasional.
Hanya Chevron, perusahaan minyak besar Amerika Serikat, yang masih memiliki operasi signifikan di Venezuela, mengekspor sekitar 150.000 bpd di bawah lisensi khusus yang diperpanjang oleh pemerintahan Trump. Perusahaan-perusahaan lain seperti Exxon Mobil dan ConocoPhillips, yang pernah beroperasi di sana, sejauh ini belum menyatakan komitmennya dan hanya menyatakan akan memantau situasi. American Petroleum Institute, kelompok perdagangan minyak terbesar Amerika Serikat, juga menyatakan sedang memantau perkembangan.
Francisco J. Monaldi, direktur program energi Amerika Latin di Rice University, memproyeksikan bahwa dibutuhkan setidaknya satu dekade dan investasi lebih dari 100 miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela dan meningkatkan produksi hingga 4 juta bpd. Analis Peter McNally dari Third Bridge juga menambahkan bahwa ini bisa memakan waktu setidaknya satu dekade komitmen dari perusahaan-perusahaan minyak besar Barat.
Dalam jangka pendek, para analis pasar energi berpendapat bahwa dampak langsung terhadap harga minyak global kemungkinan akan minimal, mengingat kondisi pasokan minyak global yang berlimpah dan produksi Venezuela yang masih rendah. Namun, jika produksi minyak mentah berat Venezuela tetap terhambat, ini dapat memengaruhi harga solar global dan berkontribusi pada inflasi. Dalam jangka panjang, peningkatan produksi Venezuela yang signifikan dapat menambah pasokan global dan berpotensi menurunkan harga minyak setelah tahun 2027. Aspek geopolitik juga patut dicermati; tindakan Amerika Serikat ini dilihat oleh beberapa pihak sebagai "imperialisme sumber daya" dan berisiko memicu ketidakstabilan regional. Kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Rusia, yang selama ini diuntungkan dari kolapsnya industri minyak Venezuela sebagai kompetitor di pasar minyak mentah berat.
