Presiden Donald Trump pada Sabtu menyatakan Amerika Serikat akan "mengelola dengan benar" ladang minyak Venezuela dan mengerahkan perusahaan-perusahaan energi besar AS untuk merevitalisasi sektor tersebut, menyusul operasi militer AS yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, menggarisbawahi pergeseran strategis Washington pasca-intervensi langsungnya di Caracas, memicu pertanyaan mendalam tentang kedaulatan, masa depan industri energi global, dan implikasi geopolitik jangka panjang.
"Kami akan mengelola negara itu sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana dapat terjadi," kata Trump, menegaskan bahwa AS tidak ingin pihak lain masuk dan menimbulkan situasi serupa seperti tahun-tahun sebelumnya. "Kami akan memiliki perusahaan minyak besar Amerika Serikat kami, yang terbesar di dunia, masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang untuk negara itu," tambahnya. Ia juga secara eksplisit menyatakan, "Kita akan membuat minyak mengalir sebagaimana mestinya."
Komentar Presiden Trump muncul di tengah perubahan signifikan dalam hubungan AS-Venezuela, yang telah ditandai oleh ketegangan diplomatik dan sanksi ekonomi selama bertahun-tahun. Keterlibatan AS dalam industri perminyakan Venezuela memiliki sejarah panjang, dimulai sejak tahun 1920-an ketika AS menjadi mitra dagang dan pembeli utama minyak Venezuela. Namun, program nasionalisasi yang diluncurkan oleh Presiden Hugo Chávez pada tahun 2007 secara sistematis menyingkirkan perusahaan-perusahaan minyak Barat, termasuk yang berasal dari AS. Administrasi Trump sebelumnya memberlakukan sanksi keuangan terhadap industri perminyakan Venezuela pada tahun 2017 dan memperketatnya pada tahun 2019, yang secara signifikan membatasi kemampuan Venezuela untuk menjual minyak mentah dan mengakses pasar keuangan internasional.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar barel, melampaui Arab Saudi. Namun, terlepas dari kekayaan cadangan ini, produksi minyak negara tersebut telah merosot tajam dari puncaknya sekitar 3,2 hingga 3,5 juta barel per hari (bph) pada awal tahun 2000-an menjadi hanya sekitar 500.000 hingga 800.000 bph saat ini. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi ketidakstabilan politik, salah urus di perusahaan minyak negara PDVSA, kurangnya investasi, dan dampak sanksi AS. Pada tahun 2025, Venezuela hanya menyumbang sekitar 1,3 persen dari total produksi minyak global.
Rencana Trump untuk melibatkan perusahaan-perusahaan minyak AS secara langsung dalam "merekonstruksi" sektor energi Venezuela akan membutuhkan investasi besar-besaran. Francisco J. Monaldi, direktur program energi Amerika Latin di Rice University, memperkirakan bahwa untuk mengembalikan produksi ke tingkat 4 juta bph, diperlukan setidaknya satu dekade dan investasi lebih dari 100 miliar dolar AS. Namun, beberapa analis menyatakan keraguan mengenai minat segera dari perusahaan-perusahaan minyak besar AS. Ole Hansen, seorang analis di Saxo Bank, mencatat bahwa tanggung jawab utama perusahaan minyak AS adalah kepada pemegang saham mereka, bukan kepada pemerintah, dan dengan harga minyak global yang cenderung rendah pada tahun 2025, investasi besar di Venezuela mungkin kurang menarik.
Blokade dan sanksi AS terhadap Venezuela juga telah mendorong negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia menjadi pembeli utama minyak Venezuela, seringkali melalui "kapal hantu" untuk menghindari sanksi. Kebijakan Trump untuk mengenakan tarif 25 persen pada semua barang yang diimpor ke AS dari negara mana pun yang mengimpor minyak Venezuela, yang diberlakukan pada Maret 2025, bertujuan untuk lebih menekan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan India yang terus berdagang dengan Venezuela.
Implikasi pernyataan Trump ini melampaui ranah ekonomi energi semata. Kritikus berpendapat bahwa intervensi militer dan niat AS untuk "mengelola" sumber daya minyak Venezuela menimbulkan kekhawatiran serius tentang kedaulatan nasional dan hukum internasional. Dr. Christopher Sabatini, Senior Research Fellow untuk Amerika Latin, menyatakan bahwa meskipun alasan AS untuk eskalasi awalnya berpusat pada operasi anti-narkotika, fokus yang berlebihan pada minyak merusak klaim bahwa mereka semata-mata berusaha untuk membawa Maduro ke pengadilan atau membawa demokrasi ke rakyat Venezuela. Ini juga berpotensi melibatkan Amerika Serikat dalam keterlibatan yang signifikan di kawasan tersebut.
Keterlibatan AS yang lebih dalam di Venezuela dapat memiliki efek riak pada pasar energi global, meskipun dampaknya mungkin terbatas dalam jangka pendek mengingat pangsa pasar Venezuela yang kecil saat ini. Namun, dalam jangka panjang, analis khawatir bahwa keterlibatan perusahaan AS dalam sumber daya minyak Venezuela dapat memberikan Washington pengaruh signifikan atas harga minyak global. Sementara itu, perusahaan minyak AS yang masih memiliki kehadiran terbatas di Venezuela, seperti Chevron, menyatakan tetap fokus pada keselamatan karyawan dan integritas aset mereka, serta mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.
