Administrasi Donald Trump menunda kenaikan tarif impor untuk furnitur berlapis kain, lemari dapur, dan meja rias selama satu tahun, sebuah keputusan yang diumumkan pada Malam Tahun Baru yang mencegah lonjakan pajak impor signifikan yang sedianya berlaku mulai 1 Januari 2026. Penundaan ini mempertahankan tarif saat ini sebesar 25% hingga 1 Januari 2027, memberikan kelonggaran sementara bagi industri furnitur dan konsumen Amerika Serikat di tengah kekhawatiran inflasi.
Keputusan tersebut, yang diresmikan melalui proklamasi Gedung Putih pada 31 Desember, menanggulangi rencana kenaikan tarif yang lebih tinggi yang sebelumnya ditetapkan untuk awal tahun ini. Tarif untuk furnitur berlapis kain, yang mencakup sofa dan kursi berlengan, seharusnya naik menjadi 30% dari 25%. Sementara itu, bea masuk untuk lemari dapur dan meja rias yang diproduksi di luar AS dijadwalkan meningkat dua kali lipat menjadi 50% dari 25%. Gedung Putih menyatakan bahwa penundaan itu bertujuan untuk "melanjutkan negosiasi produktif dengan mitra dagang untuk mengatasi timbal balik perdagangan dan masalah keamanan nasional sehubungan dengan impor produk kayu." Langkah ini juga sejalan dengan upaya sebelumnya oleh administrasi Trump pada November untuk membatalkan beberapa bea masuk makanan impor, seperti daging sapi, kopi, dan pisang, karena kekhawatiran kemampuan daya beli membebani sentimen konsumen tentang ekonomi AS. Harga furnitur telah melampaui inflasi secara keseluruhan, dengan harga furnitur ruang tamu, dapur, dan ruang makan naik 4,6% pada November dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan kenaikan tahunan 2,7% pada Indeks Harga Konsumen secara keseluruhan.
Tarif awal 25% pada furnitur dan lemari dapur telah diberlakukan oleh Presiden Trump pada September 2025, dengan tujuan yang diungkapkan secara luas untuk merevitalisasi manufaktur furnitur AS, terutama di Carolina Utara, yang telah menyaksikan penurunan pekerjaan signifikan dalam dekade terakhir karena persaingan impor. Antara tahun 1999 dan 2009, industri furnitur Carolina Utara kehilangan setengah dari lapangan kerjanya akibat meningkatnya persaingan dari Asia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perdagangan "America First" yang lebih luas oleh Presiden Trump sejak kembali menjabat, yang melibatkan pengenaan serangkaian bea masuk pada barang-barang impor untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai praktik perdagangan tidak adil dan melindungi industri dalam negeri.
Penundaan ini disambut dengan kelegaan di sektor ritel furnitur. Saham-saham pengecer furnitur dengan paparan signifikan terhadap impor AS, seperti Wayfair, Williams-Sonoma, dan RH, melonjak dalam perdagangan pra-pasar menyusul pengumuman tersebut. Analis pasar memperkirakan bahwa keputusan ini akan memberikan "ruang bernapas jangka pendek" bagi pengecer furnitur, terutama bagi perusahaan seperti Wayfair yang sangat bergantung pada impor dari Tiongkok dan Vietnam, dua pemasok furnitur terbesar ke AS. Pada paruh pertama tahun 2024, Vietnam menyumbang sekitar 35% dari pasar impor furnitur AS, sementara Tiongkok menyumbang 26%, dengan total nilai impor furnitur AS sebesar $12,6 miliar. Pada tahun 2024, impor furnitur AS dari Tiongkok mencapai $20,94 miliar.
Meskipun penundaan ini menawarkan stabilitas jangka pendek bagi importir dan konsumen, masa depan kebijakan tarif tetap tidak pasti. Kebijakan perdagangan administrasi Trump telah digambarkan sebagai "rollercoaster," dengan pengumuman tarif yang seringkali diikuti oleh penundaan atau pembalikan yang tiba-tiba. Selain itu, Mahkamah Agung AS dijadwalkan untuk memutuskan legalitas tarif di seluruh negara yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, sebuah putusan yang dapat secara signifikan membentuk lanskap kebijakan perdagangan AS di masa mendatang. Para ahli memperkirakan bahwa biaya di masa depan akan sangat bergantung pada hasil negosiasi perdagangan dan putusan pengadilan. Keputusan ini menyoroti tindakan penyeimbangan yang rumit dalam mengelola kebijakan perdagangan internasional, berupaya mengatasi kekhawatiran domestik sambil terlibat dalam dialog diplomatik berkelanjutan.
