Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 79 miliar untuk merehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Pante Lhong di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang rusak parah akibat banjir bandang pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur vital ini telah mengganggu suplai air ke 6.562 hektare lahan persawahan yang tersebar di tujuh kecamatan, mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian ribuan petani di wilayah tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kementeriannya tengah melakukan identifikasi mendalam dan penyusunan desain penanganan sebagai langkah awal. "Untuk D.I ini harus diidentifikasi dan dibuatkan desain penanganannya dulu karena sungainya melebar sangat signifikan supaya bendung ini dapat tetap dimanfaatkan," kata Dody, dikutip dari keterangan tertulisnya pada Jumat (2/1/2026). Identifikasi awal menunjukkan bendungan tidak berfungsi optimal akibat endapan sedimen pada bangunan intake dan apron mercu, kerusakan tanggul kanan di bagian hulu, serta endapan sedimen pada trashrack dan kantong lumpur. Kondisi ini diperparah oleh overtopping yang menyebabkan putusnya tanggul sungai di hulu dan berdampak langsung pada tubuh bendung. Luas sawah yang terdampak langsung akibat terganggunya distribusi air irigasi mencapai sekitar 1.282 hektare.
Kerusakan Bendungan Pante Lhong bukan kali pertama terjadi. Pada Januari 2023, kantong lumpur bendungan ini juga sempat rusak akibat banjir, mengganggu suplai air ke ribuan hektare sawah dan memicu kekhawatiran petani sebelum akhirnya diperbaiki oleh Balai Pengairan Aceh. Insiden berulang ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural atau perubahan kondisi hidrologi sungai yang signifikan, menuntut pendekatan jangka panjang dan komprehensif dalam desain penanganan. Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), meninjau langsung lokasi kerusakan bersama Menteri Dody Hanggodo pada Kamis (1/1/2026) dan mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan. HRD menegaskan bahwa keterlambatan penanganan akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Bireuen, dengan potensi ribuan hektare lahan terbengkalai dan petani terancam jatuh miskin.
Rencana penanganan meliputi pembangunan kembali tanggul, normalisasi trashrack, normalisasi kantong lumpur, serta rehabilitasi saluran irigasi yang rusak dan lahan pertanian terdampak. Program padat karya juga akan dilibatkan untuk normalisasi saluran irigasi demi mempercepat pengaliran air ke sawah. Rehabilitasi infrastruktur irigasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional. Kementerian PUPR sendiri, pada Tahun Anggaran 2025, memfokuskan program Sumber Daya Air pada pemanfaatan bendungan serta peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan target penanganan pascabencana di lokasi rawan bencana. Proyeksi anggaran Rp 79 miliar ini diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi bendungan tetapi juga meningkatkan resiliensi sistem irigasi Pante Lhong terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di masa depan, memastikan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Bireuen.
