Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhasil memperoleh persetujuan pencairan anggaran sebesar Rp 20 miliar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Keputusan ini dicapai pada akhir Desember 2025 dalam sebuah rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana, menandai langkah cepat pemerintah pusat dalam mengatasi kelumpuhan administrasi di daerah.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, merespons langsung permintaan Mendagri dengan menyatakan persetujuannya untuk mencabut blokir anggaran tersebut. "Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil itu," ujar Purbaya dalam rapat yang disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI pada 31 Desember 2025, menanggapi permintaan Tito untuk membuka blokir anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dialokasikan untuk IPDN. Anggaran sebesar Rp 20 miliar ini krusial untuk membiayai mobilitas dan operasional 1.054 praja IPDN selama satu bulan penugasan.
Penerjunan praja IPDN ini merupakan respons mendesak terhadap dampak bencana alam di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito Karnavian memaparkan bahwa sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak, dengan 1.455 desa di Aceh, 93 di Sumatera Utara, dan 32 di Sumatera Barat mengalami kelumpuhan fungsi pemerintahan. Praja IPDN dijadwalkan mulai bertugas pada 3 Januari 2026, dengan kloter pertama telah tiba di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Tugas utama praja meliputi pemulihan roda pemerintahan daerah dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, pembersihan kantor-kantor dinas dan balai desa yang masih tertutup lumpur, serta pendampingan perangkat daerah agar pelayanan publik dapat segera berfungsi kembali. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penugasan ini juga dianggap sebagai bagian dari kurikulum dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi praja IPDN.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menyambut praja IPDN di Aceh Tamiang pada 3 Januari 2026, menekankan pentingnya peran mereka dalam mempercepat normalisasi pemerintahan. Bima menyoroti bahwa kondisi lapangan pascabencana menuntut kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan tinggi, menjadikan pengalaman ini sebagai "kawah candradimuka" untuk pembentukan karakter dan kepemimpinan calon aparatur negara. Setelah menyelesaikan tugas di satu wilayah, para praja akan digeser ke daerah terdampak lain, seperti Aceh Utara, yang juga mengalami kerusakan parah. Kecepatan persetujuan anggaran ini menunjukkan koordinasi yang diharapkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi situasi krisis, memprioritaskan pemulihan infrastruktur pemerintahan esensial di daerah bencana.
