Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 6 Januari 2026, secara tegas menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat program elektrifikasi di seluruh Indonesia, menargetkan 5.700 desa yang masih belum teraliri listrik agar dapat segera menikmati akses energi sebelum akhir tahun 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan dalam sebuah retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Keputusan mendesak Presiden Prabowo muncul setelah laporan bahwa sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh nusantara masih hidup dalam kegelapan. Meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83% pada akhir 2024, dan sekitar 1.400 desa berhasil dialiri listrik sepanjang tahun 2025, Presiden menilai progres tersebut masih jauh dari target keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Data Kementerian ESDM per kuartal I-2025 bahkan menunjukkan 10.068 lokasi yang belum tersentuh listrik PLN, yang mencakup 1,28 juta rumah tangga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta penyelesaian secepat-cepatnya untuk memastikan 5.700 desa tersebut teraliri listrik di tahun 2026. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri telah menargetkan penyelesaian elektrifikasi 5.700 desa dan 4.400 dusun ini hingga tahun 2029-2030, namun kini target tersebut dipercepat secara signifikan. Bahlil menegaskan bahwa program listrik desa adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat di pelosok dan tidak dapat dihitung semata secara ekonomi, melainkan memerlukan kehadiran negara. Pengalamannya tumbuh tanpa listrik di Maluku Tengah turut menguatkan komitmennya dalam program ini.
Tantangan utama dalam upaya elektrifikasi adalah kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah ini seringkali terisolasi, dengan infrastruktur yang terbatas dan sebaran rumah tangga yang terpencar, membuat pembangunan jaringan listrik konvensional menjadi sangat mahal dan sulit. Sebanyak 5.555 lokasi desa yang belum teraliri listrik paling banyak berada di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, diikuti oleh Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.
Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) mengadopsi pendekatan kombinasi. Program Listrik Desa (Lisdes) menggabungkan perluasan jaringan listrik on-grid di wilayah yang terjangkau dengan solusi off-grid atau terdesentralisasi, khususnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk daerah terpencil. Pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS dianggap solusi efisien dan cepat untuk daerah-daerah ini. Presiden Prabowo sendiri telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, termasuk PLTP dan PLTS, di 15 provinsi pada Juni 2025, dengan total kapasitas 379,7 MW.
Realisasi program Lisdes ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp50 triliun. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyelenggarakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang pada periode Januari-September 2025 telah memasang listrik di 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah tangga. Program ini juga mencakup penyediaan sambungan listrik gratis untuk sekitar 300.000 rumah tangga.
Elektrifikasi desa tidak hanya bertujuan menyediakan penerangan, tetapi juga menjadi katalisator penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik membuka kesempatan pendidikan, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, dan memperbaiki layanan kesehatan. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti bahwa rasio elektrifikasi tidak hanya harus diukur dari ketersediaan akses, tetapi juga kualitas dan keandalan listrik yang diterima masyarakat.
Dengan instruksi tegas Presiden Prabowo dan komitmen Kementerian ESDM serta PLN, percepatan elektrifikasi ribuan desa di Indonesia menjadi prioritas utama. Target ambisius penyelesaian pada 2026 mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi warga negara yang tertinggal dalam pemerataan akses energi, sebagai fondasi keadilan pembangunan nasional.
