Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hari ini menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, guna melaporkan rencana bisnis hilir perusahaan pelat merah tersebut tahun 2026. Pertemuan mendadak ini, yang terjadi pada Jumat, 9 Januari 2026, membahas rencana strategis Pertamina untuk mengintegrasikan anak-anak usahanya di sektor hilir serta potensi insentif fiskal dari pemerintah.
Mantiri secara spesifik menyampaikan rencana restrukturisasi dan penggabungan tiga entitas utama bisnis hilir Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina International (KPI), dan Pertamina International Shipping. Diskusi juga menyentuh kemungkinan pemberian insentif oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung proses merger tersebut.
Kunjungan ini bukan kali pertama antara pimpinan Pertamina dan Menteri Keuangan. Pada 23 Oktober 2025, Mantiri juga bertemu Purbaya, yang saat itu menjabat Menteri Keuangan, untuk membahas kritik terkait pembangunan kilang minyak. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya secara terbuka mendorong Pertamina untuk mempercepat pembangunan kilang baru, bahkan mengindikasikan pemerintah akan mencari investor asing dari Tiongkok jika Pertamina dinilai kurang proaktif. Purbaya kala itu mengkritik Pertamina yang disebut "malas-malasan" membangun kilang baru, meskipun memiliki rencana untuk tujuh proyek kilang. Ini menyoroti tekanan kuat dari pemerintah untuk hilirisasi dan peningkatan kapasitas produksi energi dalam negeri.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, telah menjadi salah satu tokoh sentral dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara, termasuk yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi. Ia sebelumnya mengumumkan skema pembayaran kompensasi energi bulanan sebesar 70% di muka kepada BUMN seperti Pertamina dan PT PLN (Persero), dengan evaluasi penuh dan pelunasan sisa pembayaran setelah delapan bulan. Skema ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kelangsungan operasional BUMN strategis sambil tetap menjaga disiplin anggaran.
Langkah Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis hilir ini sejalan dengan agenda nasional percepatan hilirisasi sumber daya alam. Presiden Prabowo Subianto, misalnya, telah meminta 18 proyek hilirisasi, dengan total nilai investasi mencapai 38,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp 618,13 triliun, untuk segera memulai groundbreaking. Proyek-proyek ini diharapkan dapat menyerap hingga 276.636 tenaga kerja. Bahkan, proyek investasi hilirisasi senilai Rp 100 triliun direncanakan akan memulai groundbreaking pada Februari 2026. Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam memberikan insentif akan menjadi krusial untuk memastikan kelayakan finansial dan percepatan proyek-proyek strategis ini.
Integrasi bisnis hilir Pertamina berpotensi menciptakan efisiensi operasional dan sinergi yang lebih besar di seluruh rantai nilai energi. Dengan menggabungkan operasi kilang, distribusi bahan bakar, dan logistik perkapalan, Pertamina dapat mengoptimalkan biaya, memperkuat posisi pasar, dan lebih responsif terhadap dinamika pasar energi global dan domestik. Upaya hilirisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk petrokimia dan bahan bakar, yang pada akhirnya akan menghemat devisa negara dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Penemuan potensi cadangan migas baru sebesar 106 juta barel di Offshore Mahakam oleh Pertamina Hulu Mahakam baru-baru ini juga dapat menjadi modal tambahan untuk mendukung strategi hilirisasi jangka panjang perusahaan.
