Pemerintah Indonesia berhasil memulihkan 81 ruas jalan yang terdampak banjir parah di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, pada akhir tahun 2022, memungkinkan akses vital kembali terbuka. Penanganan cepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga saat itu berhasil meminimalisir kelumpuhan konektivitas logistik dan mobilitas masyarakat di area terdampak bencana hidrometeorologi. Meskipun demikian, insiden tersebut menggarisbawahi kerentanan infrastruktur jalan di Sumatera terhadap fenomena cuaca ekstrem yang semakin intensif, memicu pertanyaan mendalam mengenai strategi mitigasi jangka panjang dan adaptasi infrastruktur terhadap perubahan iklim.
Banjir dan tanah longsor pada akhir 2022 menyebabkan kerusakan signifikan pada ruas-ruas jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten, yang tersebar di beberapa lokasi kunci di Aceh seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, serta di Sumatera Utara seperti di Serdang Bedagai dan Deli Serdang. Kerusakan bervariasi mulai dari genangan air tinggi yang tidak dapat dilalui, putusnya jembatan, hingga amblasnya badan jalan akibat gerusan air dan longsor. Direktur Jenderal Bina Marga saat itu, Hedy Rahadian, melaporkan bahwa upaya pemulihan melibatkan pengerahan alat berat dan personel untuk membersihkan material longsor, menimbun badan jalan yang amblas, serta perbaikan darurat pada jembatan. Keberhasilan membuka kembali 81 ruas jalan ini menjadi indikator kapasitas respons tanggap darurat infrastruktur pemerintah, namun juga mengungkap pola berulang kerusakan jalan akibat bencana alam di wilayah tersebut.
Secara historis, Sumatera telah lama menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan infrastruktur jalan dari ancaman banjir dan tanah longsor, yang diperparah oleh topografi wilayah, deforestasi di daerah hulu, dan intensitas curah hujan yang tinggi. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa setiap tahun, puluhan hingga ratusan kilometer jalan di berbagai provinsi di Sumatera mengalami kerusakan akibat bencana serupa. Studi dari berbagai lembaga lingkungan dan kebencanaan telah berulang kali menyoroti korelasi antara alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Fenomena El Nino dan La Nina, yang mempengaruhi pola curah hujan di Indonesia, turut berkontribusi pada fluktuasi ekstrem ini, dari kekeringan hingga banjir bandang.
Pemulihan 81 ruas jalan pada 2022, meskipun krusial, bukanlah solusi permanen tanpa strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif. Implikasi jangka panjang dari insiden berulang ini mencakup kerugian ekonomi akibat terganggunya rantai pasok dan distribusi barang, isolasi komunitas, serta beban anggaran negara untuk perbaikan darurat yang terus-menerus. Para ahli infrastruktur menyoroti perlunya pendekatan "build back better" yang tidak hanya mengembalikan kondisi jalan seperti semula, tetapi meningkatkan ketahanannya terhadap ancaman di masa depan. Hal ini dapat mencakup peningkatan standar desain jalan dan jembatan agar lebih tahan terhadap debit air dan gerusan, pembangunan sistem drainase yang lebih baik, serta penerapan teknologi konstruksi yang adaptif terhadap perubahan geologi dan hidrologi.
Sejak insiden 2022, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah di Sumatera telah mulai mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Beberapa inisiatif mencakup pembangunan jalan layang di daerah rawan banjir, penanaman vegetasi di lereng bukit untuk mencegah longsor, serta penggunaan material yang lebih tahan air dan erosi. Namun, skala tantangan yang dihadapi sangat besar, mengingat panjang jaringan jalan di Sumatera dan luasnya daerah rawan bencana. Koordinasi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi risiko di masa depan. Tanpa investasi berkelanjutan dalam infrastruktur yang tangguh dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ketat, insiden kerusakan jalan akibat banjir kemungkinan akan terus menjadi siklus yang berulang, menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.
