Danantara Indonesia, entitas pengelola investasi pemerintah, bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara masif mengerahkan sumber daya untuk membangun sekitar 15.000 unit hunian sementara (huntara) di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh. Inisiatif tanggap darurat ini, yang diluncurkan pasca bencana pada akhir 2025, bertujuan menyediakan tempat tinggal layak bagi puluhan ribu warga yang kehilangan rumah, dengan serah terima 600 unit pertama di Aceh Tamiang pada 8 Januari 2026 sebagai langkah awal pemulihan.
Proyek pembangunan huntara ini merupakan respons cepat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan berat pada lebih dari 47.000 rumah. Dari jumlah tersebut, sekitar 29.542 unit rumah ditargetkan untuk ditangani melalui skema huntara, sementara 17.057 unit lainnya akan dibantu melalui Dana Tunggu Hunian (DTH). Kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang aman dan layak memicu kolaborasi lintas sektoral antara Danantara, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Brantas Abipraya, serta dukungan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BUMN lain seperti PLN, Telkomsel, dan PTPN Group.
Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia yang juga Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, melainkan kewajiban sebagai perusahaan milik negara untuk mendampingi warga terdampak dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Dony menambahkan bahwa pembangunan huntara ini dilakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan fokus pada aspek keselamatan, kelayakan huni, dan penyesuaian kebutuhan masyarakat di lapangan. Dana sebesar Rp1 triliun dialokasikan untuk pembangunan 15.000 unit hunian ini, bersumber dari sinergi Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembiayaan bersama antar-BUMN, dengan lahan yang sebagian besar disediakan oleh BUMN seperti PTPN Group.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan huntara ini menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan, yang dirancang untuk konstruksi cepat, kuat, dan tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Fasilitas yang disediakan dalam kawasan huntara mencakup akses air bersih, sanitasi yang memadai, pasokan listrik, serta dukungan layanan kesehatan, taman bermain anak, hingga akses internet tanpa biaya. Hingga awal Januari 2026, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian 1.606 unit huntara di Aceh dan Sumatera Utara sebelum Ramadan. Lokasi-lokasi prioritas meliputi Aceh Tamiang (600 unit telah diserahkan), Bener Meriah (480 unit), Aceh Utara (400 unit), Pidie Jaya (211 unit), dan Tapanuli Selatan (431 unit). Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan pembangunan dan siap mendistribusikan hunian secara bertahap kepada warga.
Keberadaan Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, merupakan entitas baru di era pemerintahan saat ini yang berfungsi mengonsolidasi dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan proyek strategis, termasuk BUMN. Perannya dalam proyek ini menyoroti fokus pada tanggung jawab sosial BUMN dalam merespons situasi darurat secara terintegrasi. Meskipun pembangunan hunian sementara menjadi prioritas, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB juga tengah merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Tantangan ke depan termasuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, pengelolaan oleh pemerintah daerah, serta integrasi proyek ini dalam strategi mitigasi bencana jangka panjang di wilayah yang rawan bencana.
