Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Minggu, 4 Januari 2026, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kemajuan proyek-proyek hilirisasi senilai Rp100 triliun (sekitar US$6 miliar) yang akan segera dimulai. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Bogor, Jawa Barat, tersebut membahas rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) lima proyek hilirisasi yang dikelola oleh Danantara, entitas pengelolaan investasi dan kekayaan negara Indonesia, di mana Roeslani menjabat sebagai kepala eksekutif. Langkah ini mencerminkan dorongan berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri nasional dan meningkatkan produksi bernilai tambah.
Diskusi tersebut menyoroti komitmen pemerintah dalam mempercepat program hilirisasi yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rosan Roeslani, yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Agustus 2024, telah diberikan mandat khusus oleh Presiden Prabowo untuk memperluas sektor hilirisasi di luar pertambangan, mencakup komoditas seperti kelapa sawit dan perikanan, dengan tujuan utama menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Kebijakan hilirisasi telah menjadi pilar strategi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dimulai secara signifikan dengan larangan ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan di dalam negeri sebelum diekspor, yang secara drastis mengubah profil ekspor nikel Indonesia. Nilai tambah produksi nikel Indonesia dilaporkan meningkat dari US$1,4 miliar pada tahun 2020 menjadi US$34,8 miliar pada tahun 2023. Kebijakan ini juga menarik investasi asing yang substansial, dengan lebih dari 40 pabrik peleburan nikel beroperasi pada Juli 2023, dan puluhan lainnya dalam tahap konstruksi atau perencanaan.
Lingkup proyek-proyek yang dilaporkan Roeslani kepada Prabowo merupakan bagian dari upaya hilirisasi yang lebih besar. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir Rp600 triliun (sekitar US$36 miliar) agar dapat dimulai pada tahun 2026. Proyek-proyek ini mencakup delapan di sektor mineral dan batu bara, dua di transisi energi, dua untuk memperkuat ketahanan energi, tiga dalam pengolahan pertanian, dan tiga dalam pengolahan hasil laut dan perikanan. Pemerintah juga menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, termasuk mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Namun, implementasi strategi hilirisasi ini tidak terlepas dari tantangan. Ketergantungan pada investasi asing, khususnya dari Tiongkok yang mendominasi sekitar 90 persen fasilitas pengolahan nikel di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran mengenai kontrol dan manfaat ekonomi jangka panjang. Isu-isu lingkungan seperti deforestasi, pengelolaan limbah beracun, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal di sekitar lokasi industri juga menjadi perhatian serius. Selain itu, ada tantangan dalam mengembangkan kapasitas domestik, termasuk ketersediaan modal jangka panjang dan pengembangan tenaga kerja terampil yang cukup untuk mengisi posisi-posisi di industri hilir.
Meskipun demikian, pemerintah melihat hilirisasi sebagai kunci untuk mencapai tujuan ekonomi yang ambisius, termasuk target Indonesia untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Penekanan pada sektor-sektor seperti kelapa sawit, yang berpotensi menghasilkan produk turunan seperti olein dan mendukung program biodiesel B35 hingga B45, menunjukkan upaya diversifikasi. Demikian pula, potensi pengembangan rumput laut menjadi gelatin dan bahan kosmetik di sektor perikanan menunjukkan visi untuk menciptakan nilai tambah di berbagai rantai pasok.
Pertemuan Prabowo dan Rosan juga menyentuh progres program nasional pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), yang bertujuan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir terbuka dan menghasilkan manfaat ekonomi melalui pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Sinergi antara kebijakan industri dan lingkungan ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Lima proyek Danantara yang akan melakukan groundbreaking awal bulan depan diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam perjalanan hilirisasi Indonesia, yang akan diamati secara cermat baik oleh pelaku pasar domestik maupun internasional.
