Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dan PT Hutama Karya (Persero), tengah mengintensifkan upaya perbaikan pada ruas jalan nasional Tarutung-Sibolga di Sumatera Utara, menyusul kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 yang melumpuhkan akses vital perekonomian di wilayah tersebut. Respons cepat pascabencana ini bertujuan memulihkan konektivitas yang sempat terputus, guna menjaga mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
Jalur Tarutung-Sibolga, sepanjang sekitar 69 kilometer, merupakan urat nadi strategis yang menghubungkan Tapanuli Utara dengan sebagian Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, berperan krusial dalam pergerakan barang pokok seperti beras, sayur-mayur, ikan laut, serta hasil perkebunan seperti karet dan minyak sawit. Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi, yang mencakup banjir bandang dan longsor di sepanjang 50 kilometer badan jalan, menimbulkan kerugian ekonomi signifikan dan mengganggu rantai pasok. Pada puncak bencana, akses dari Tarutung menuju Sibolga terputus total, dengan titik terparah di Sigarupu, Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, di mana badan jalan sepanjang 100 meter ambles ke jurang sedalam sekitar 100 meter. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperkirakan total kerugian akibat bencana di provinsi tersebut mencapai Rp 17 triliun, termasuk kerusakan pada 23 ruas jalan nasional dan 3 jembatan nasional.
Upaya penanganan darurat telah dimulai sejak awal Desember 2025, melibatkan tim gabungan dari Kementerian PUPR, Hutama Karya, TNI, Polri, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. PT Hutama Karya dipercaya menangani satu paket tanggap darurat sektor Bina Marga pada ruas Tarutung-Sibolga, meliputi area Adiankoting, Meranti, Simpang 3 Rampa, Mardame, Pagaran Lambung II, Dolok Nauli, hingga Kecamatan Sitahuis. Hingga 4 Januari 2026, perusahaan tersebut telah mengerahkan 72 personel yang terdiri dari tim pelaksana, operator alat berat, dan tenaga pendukung lainnya, didukung oleh berbagai alat berat seperti ekskavator PC300 dan PC200, wheel loader, dump truck, bulldozer, smooth vibro roller, alat bor log, steel sheet pile, dan trado trailer. Pekerjaan di lapangan meliputi pembersihan material longsoran, pelebaran badan jalan, pembukaan akses jalan yang tertimbun, penggalian dan pembukaan saluran air di sekitar jembatan, pemasangan rambu keselamatan, serta pembuatan matras di titik-titik rawan.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyatakan bahwa pembukaan kembali akses menjadi langkah awal sebelum dilakukan penanganan yang lebih permanen, yang akan diikuti dengan koordinasi bersama pemerintah untuk memastikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara semakin aman dan andal. Meskipun tim di lapangan menghadapi tantangan berupa kondisi cuaca yang tidak menentu dan medan yang berat, akses jalan telah berangsur pulih dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertahap. Pada 17 Desember 2025, jalur Tarutung-Sibolga dilaporkan sudah tersambung dan bisa dilalui secara darurat, meski disarankan bagi kendaraan gardan ganda, sementara bus dan truk diimbau melintasi jalur alternatif karena kondisi jalan yang rawan amblas dan sempit. Sebelumnya, pada 5 Desember 2025, 38 kilometer dari 64 kilometer ruas Tarutung-Sibolga-Barus telah berhasil dibuka.
Lebih dari sekadar pemulihan fisik, upaya ini juga mencakup pengambilan data LiDAR dan penyelidikan tanah di 103 titik sebagai bagian dari pemetaan kondisi lapangan untuk mendukung penanganan lanjutan dan memperkuat ketahanan infrastruktur di wilayah rawan bencana. Wilayah ini memang memiliki riwayat longsor berulang, dengan kejadian serupa tercatat pada Mei dan Oktober 2024. Sejarah pelebaran jalan Tarutung-Sibolga dengan total biaya Rp298 miliar juga pernah dicanangkan pada tahun 2017, menunjukkan pentingnya jalur ini dalam perencanaan infrastruktur jangka panjang. Fokus Kementerian PUPR saat ini adalah memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, dan mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia, dengan anggaran yang telah dipersiapkan untuk kondisi darurat. Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan penanganan berlangsung efektif dan infrastruktur jalan di Sumatera Utara dapat beradaptasi lebih baik terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di masa depan.
