Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang sangat besar. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peresmian proyek revitalisasi kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, sekaligus memberikan instruksi khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memperluas eksplorasi secara masif dan menyederhanakan regulasi bagi investor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan meningkatkan produksi migas nasional yang ditargetkan mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2029 atau 2030.
Data Kementerian ESDM per 1 Januari 2025 menunjukkan total cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia mencapai 4,4 miliar barel, dengan 2,3 miliar barel di antaranya terbukti. Cadangan gas bumi tercatat sebesar 55.852 miliar standar kaki kubik (BSCF), dengan cadangan terbukti sebesar 34.782 BSCF. Angka ini mengindikasikan potensi signifikan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan bahwa dari 128 cekungan migas di Indonesia, sekitar 65 hingga 68 cekungan (atau 53%) masih belum tereksplorasi secara menyeluruh. Cekungan-cekungan yang belum terjamah ini diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dan gas bumi 35,3 triliun kaki kubik (TCF).
Sejarah industri hulu migas Indonesia diwarnai tantangan kronis, termasuk kendala fiskal, proses perizinan yang berlarut-larut, minimnya alokasi anggaran eksplorasi, serta keengganan perbankan nasional membiayai proyek berisiko tinggi. Birokrasi perizinan lingkungan, seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dapat memakan waktu antara 5 hingga 24 bulan, menghambat laju investasi. Selain itu, mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu penghambat utama bagi iklim investasi di sektor hulu. Meskipun tingkat keberhasilan eksplorasi telah meningkat menjadi 30%, risiko tinggi tetap menjadi faktor penentu.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menggarisbawahi beberapa strategi. Ini termasuk penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknik pengeboran horizontal untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan eksisting, reaktivasi sumur-sumur yang tidak berproduksi (idle), serta melelang sejumlah wilayah kerja migas baru. Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah berencana melelang 75 wilayah kerja migas baru dan pada periode 2026-2027 akan melelang 60 Wilayah Kerja Migas (WK Migas) baru. Ia juga berkomitmen untuk mengalihkan pengelolaan lapangan migas yang terbengkalai kepada kontraktor yang benar-benar siap dan mampu mengelolanya, termasuk BUMN jika diperlukan.
Implikasi dari penemuan dan akselerasi eksplorasi cadangan migas ini sangat signifikan bagi ekonomi nasional. Peningkatan produksi domestik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor migas, yang pada 2023 mencapai Rp380,4 triliun, jauh melampaui rata-rata Rp290 triliun selama 2015-2022. Pengurangan impor ini akan menghemat devisa negara dan menjaga stabilitas harga energi. Lebih lanjut, program hilirisasi komoditas migas dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang substansial, mendukung industri pendukung, dan membuka lapangan kerja. Meski demikian, dampak positif bagi ekonomi daerah seringkali tidak langsung terasa tanpa analisis mendalam dan penggunaan teknologi canggih. Dalam konteks transisi energi global menuju Net Zero Emission pada 2060, gas bumi masih memegang peran penting sebagai energi transisi yang lebih bersih, menjembatani kesenjangan menuju 100% energi terbarukan. Oleh karena itu, investasi di sektor hulu migas tetap krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas ekonomi di masa mendatang.
