Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memulai tahap awal pembangunan sejumlah proyek hilirisasi strategis senilai total Rp100 triliun pada Januari 2026, menandai percepatan ambisi nasional dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan lima hingga enam proyek untuk peletakan batu pertama (groundbreaking) di awal bulan ini. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi enam proyek hilirisasi nasional siap groundbreaking pada Januari 2026, termasuk gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa).
Proyek-proyek yang diprioritaskan meliputi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan investasi mencapai Rp60 triliun dan potensi menciptakan 14.700 lapangan kerja. Selain itu, pabrik bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, dan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi bagian dari inisiatif ini. Proyek DME, yang berulang kali mengalami pembatalan karena kendala keekonomian, kembali menjadi perhatian utama pemerintah untuk substitusi LPG impor. Total keseluruhan 18 proyek hilirisasi yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diproyeksikan menarik investasi hingga Rp618,13 triliun dan menyerap lebih dari 270.000 tenaga kerja.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah untuk mentransformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah. Kebijakan hilirisasi mineral, seperti nikel, tembaga, dan bauksit, dinilai strategis untuk memperkuat industri nasional dan menjadikan Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok global, termasuk untuk industri baterai kendaraan listrik. Sebagai contoh, proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) PT Vale Indonesia Tbk di Pomalaa, yang mengolah bijih nikel limonit menjadi bahan baku baterai, telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan progres mendekati 50%. Pemerintah optimistis bahwa hilirisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Namun, analisis dampak hilirisasi nikel menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak selalu merata, bahkan di beberapa wilayah seperti Halmahera Tengah justru terjadi penurunan kesejahteraan rumah tangga meskipun di daerah lain seperti Morowali dan Konawe terjadi peningkatan pengeluaran per kapita. Studi juga menyoroti dampak ekologi dan biaya kesehatan yang signifikan dari industri pengolahan nikel, terutama terkait emisi gas buang dari smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive. Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) memproyeksikan beban ekonomi tahunan akibat dampak kesehatan bisa mencapai Rp40,7 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp53 triliun pada tahun 2030 tanpa intervensi mitigasi emisi yang berarti. Isu pemerataan dan mitigasi dampak lingkungan menjadi tantangan krusial yang harus diatasi seiring dengan percepatan proyek-proyek hilirisasi.
