Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka secara terang-terangan hasil pertemuannya dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pada Jumat sore, 9 Januari 2026, di kantor Kementerian Keuangan. Diskusi tersebut menitikberatkan pada rencana strategis integrasi bisnis hilir Pertamina, dukungan pemerintah untuk insentif merger, serta komitmen perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional di tengah prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menyambut baik langkah Pertamina untuk menciptakan efisiensi bisnis melalui integrasi tiga subholding utama di sektor hilir migas: PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina International Shipping. Simon Aloysius Mantiri, yang menjabat Direktur Utama Pertamina sejak 4 November 2024, mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan juga mencakup potensi insentif atau keringanan fiskal yang dapat diberikan pemerintah untuk memfasilitasi proses merger tersebut. Purbaya menyampaikan dukungan penuh pemerintah untuk Pertamina agar semakin berkontribusi pada ketahanan energi nasional, yang merupakan salah satu prioritas utama Kabinet Merah Putih.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dalam diskusi itu, Simon Aloysius Mantiri secara positif menanggapi kritikan yang pernah disampaikannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kelambanan Pertamina dalam pembangunan kilang minyak baru dan kelemahan di sektor hulu. Simon disebut menyatakan antusiasmenya untuk membangun kilang baru dan mengembangkan sektor hulu Pertamina, sebuah komitmen yang vital mengingat produksi minyak nasional yang stagnan tanpa penemuan cadangan baru. Kritik terhadap sektor hulu Pertamina sebelumnya dianggap Purbaya sebagai penyebab terhambatnya peningkatan lifting minyak bumi nasional.
Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya pemerintah untuk merombak skema subsidi energi guna mencapai efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran. Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Purbaya, telah menginisiasi reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik yang akan dikurangi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keuangan negara. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025.
Rencana integrasi bisnis hilir Pertamina, yang semula ditargetkan rampung pada 1 Januari 2026, masih dalam proses internal. Langkah ini merupakan bagian dari program perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Danantara Indonesia, dengan tujuan agar Pertamina dapat lebih fokus pada bisnis inti di bidang minyak dan gas, pengolahan, distribusi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan lifting minyak bumi pada tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari, sebuah target yang membutuhkan investasi signifikan di sektor hulu dan kapasitas kilang. Penguatan infrastruktur dan pengembangan energi ramah lingkungan juga menjadi fondasi utama Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan energi, pemerataan layanan, serta percepatan inovasi energi berkelanjutan.
Implikasi dari pertemuan ini mencerminkan dorongan kuat pemerintah untuk efisiensi operasional dan penguatan fundamental Pertamina. Integrasi bisnis hilir dan pengembangan kapasitas kilang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan memperkokoh ketahanan energi. Respons positif dari Direktur Utama Pertamina terhadap kritik Menteri Keuangan mengindikasikan iklim kerja sama yang lebih terbuka antara regulator dan BUMN strategis, berpotensi mempercepat realisasi proyek-proyek vital yang menopang kemandirian energi Indonesia di masa mendatang.
