
Presiden Prabowo Subianto pada 5 Januari 2026 mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagasnya telah menjangkau 55 juta penerima manfaat per awal 2026, kurang dari satu tahun sejak diluncurkan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Capaian ini secara langsung dibandingkan dengan program serupa di Brasil, yang menurut Prabowo, membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.
Program MBG, yang secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025, menargetkan anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tujuan utama mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga awal 2026, sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur MBG" telah beroperasi serentak di seluruh Indonesia untuk melayani puluhan juta penerima. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp 335 triliun atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat.
Perbandingan dengan Brasil menyoroti skala dan kecepatan implementasi program bantuan sosial di Indonesia. Brasil memiliki program kesejahteraan sosial ikonik bernama Bolsa Família, yang diluncurkan sekitar 20 tahun lalu. Program ini, yang kemudian sempat digantikan oleh Auxílio Brasil sebelum Bolsa Família diluncurkan kembali pada 2023, memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak harus bersekolah dan divaksinasi. Bolsa Família telah menjangkau sekitar 12 hingga 21,7 juta keluarga penerima manfaat, setara dengan 40 hingga 50 juta orang. Pada tahun 2006, program ini mencakup sekitar 11,2 juta keluarga atau 44 juta warga Brasil dengan biaya sekitar 0,5% dari PDB Brasil. Keberhasilan Bolsa Família diakui secara global sebagai faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks kesehatan.
Capaian program MBG Indonesia yang diklaim mencapai 55 juta penerima dalam satu tahun menandai ambisi besar pemerintah dalam intervensi gizi berskala masif. Sebagai konteks, program perlindungan sosial lainnya di Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menargetkan sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, sementara program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mencapai sekitar 18,7 hingga 18,8 juta keluarga. Total penerima manfaat dari berbagai program ini bisa mencapai puluhan juta individu.
Namun, skala program yang masif ini juga membawa tantangan signifikan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, atas instruksi Presiden Prabowo, telah menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mengingat adanya isu akurasi data dan pembaruan yang tidak tepat waktu di tingkat daerah. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang menggantikan sistem sebelumnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi.
Lebih lanjut, program MBG juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi lokal dengan menggerakkan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan makanan. Rockefeller Institute bahkan disebut mengakui program MBG sebagai investasi terbaik yang dapat menghasilkan pelipatan nilai ekonomi hingga 5 sampai 35 kali dari setiap rupiah investasi. Meskipun demikian, beberapa pihak, seperti organisasi pengawas independen FITRA, pada Februari 2025 sempat menyuarakan kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan terkait sumber pendanaan program ini, terutama mengenai isu penggunaan dana pribadi Prabowo. Namun, BGN menegaskan bahwa pendanaan program berasal dari anggaran negara.
Di masa depan, efektivitas jangka panjang program MBG akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, keberlanjutan pendanaan, dan kemampuan untuk secara konsisten meningkatkan kualitas layanan gizi. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, telah menggarisbawahi pentingnya menjaga standar layanan dan keamanan pangan yang terjaga seiring dengan skala program yang terus membesar. Fokus pada peningkatan kualitas layanan di tahun 2026 dan penguatan edukasi gizi menunjukkan upaya untuk tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat tentang pola makan sehat dan bergizi.