Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah merampungkan pemulihan tujuh ruas jalan nasional di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya terputus dan rusak parah akibat diterjang banjir bandang serta longsor besar pada akhir tahun 2022. Pemulihan infrastruktur vital ini, yang menelan biaya signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengembalikan konektivitas logistik dan pergerakan masyarakat setelah berbulan-bulan terganggu. Kerusakan parah meliputi amblesnya badan jalan, putusnya jembatan, hingga timbunan material longsor yang mengisolasi beberapa kecamatan.
Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang pada Oktober hingga November 2022 disebut sebagai salah satu yang terparah dalam dekade terakhir, dipicu oleh intensitas curah hujan ekstrem dan diduga diperparah oleh deforestasi di hulu sungai. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 12 dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang terdampak, memaksa puluhan ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang substansial. Jaringan jalan nasional, sebagai tulang punggung transportasi regional, menjadi korban utama, menghentikan distribusi barang dan jasa serta mempersulit akses bantuan kemanusiaan. BPJN Aceh segera mengambil tindakan darurat dengan membangun jalur alternatif dan jembatan bailey untuk sementara waktu, sebelum memulai perbaikan permanen.
Pekerjaan pemulihan permanen mencakup rehabilitasi struktur jalan, perkuatan tebing, pembangunan drainase, dan rekonstruksi jembatan yang runtuh. Kepala BPJN Aceh, Bapak Hari Suko Setiono, menyatakan bahwa fokus utama adalah memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih baik terhadap potensi bencana serupa di masa depan, mengingat kondisi geografis Aceh Tamiang yang rawan banjir dan longsor. Proyek ini juga melibatkan survei geologi mendalam untuk mengidentifikasi zona-zona rentan longsor dan menerapkan solusi teknis adaptif. Ahli geologi dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Ir. Muhammad Syukri, M.T., sebelumnya menyoroti bahwa perubahan tata guna lahan di kawasan hulu dan kurangnya mitigasi risiko yang terintegrasi menjadi faktor pemicu utama kejadian berulang. Oleh karena itu, investasi dalam pemulihan ini bukan sekadar mengembalikan kondisi semula, melainkan juga upaya peningkatan resiliensi.
Implikasi jangka panjang dari pemulihan jalan ini mencakup stabilisasi ekonomi lokal dan regional. Sektor perkebunan, yang dominan di Aceh Tamiang, sangat bergantung pada akses jalan untuk distribusi hasil bumi. Terputusnya akses sebelumnya telah menyebabkan kerugian bagi petani dan pelaku usaha. Selain itu, konektivitas yang pulih juga krusial untuk mobilitas sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat. Namun, tantangan ke depan masih besar. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyusun rencana tata ruang yang berkelanjutan, membatasi praktik deforestasi ilegal, dan mengimplementasikan sistem peringatan dini bencana yang efektif. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, pemulihan infrastruktur ini berisiko menjadi solusi sementara menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang kian intens akibat perubahan iklim. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa setiap pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayah rawan bencana tidak hanya fokus pada rekayasa teknis, tetapi juga pada manajemen lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun ketahanan kolektif terhadap krisis mendatang.
