Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengoreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi tersebut pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam tinjauan yang juga mencakup bermalam di kawasan IKN, Presiden meminta Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus melakukan perbaikan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan terkait percepatan pembangunan fasilitas untuk legislatif dan yudikatif, dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Ini sejalan dengan visi pemerintahannya yang menargetkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang baru dilantik kembali, juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN.
Koreksi desain ini bukan kali pertama terjadi dalam perjalanan proyek IKN. Sebelumnya, desain Istana Negara yang berbentuk burung garuda oleh Nyoman Nuarta sempat menuai kritik dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan asosiasi profesional lainnya pada tahun 2021, yang mempertanyakan efektivitas dan potensi pemborosan anggaran. Kritik tersebut menyoroti pentingnya perencanaan arsitektur yang komprehensif dan dipimpin oleh arsitek kompeten.
Peninjauan ulang desain dan fungsi ini juga mencakup gedung legislatif dan yudikatif. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan bahwa Presiden Prabowo meminta adanya unsur museum atau galeri yang menampilkan demokrasi di lobi gedung legislatif, serta revisi bentuk atap yang dinilai "terlalu fancy". Selain itu, desain interior diminta mengacu pada gaya bangunan di India dengan unsur kayu dan warna khas Indonesia. Desain ulang ini bertujuan untuk menciptakan bangunan yang lebih fungsional, estetik, dan relevan dengan identitas demokrasi Indonesia.
Secara historis, pembangunan IKN yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo dengan alokasi APBN sebesar Rp89 triliun untuk tahap pertama (2022-2024), akan dilanjutkan di bawah pemerintahan Prabowo dengan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode lima tahun ke depan, yang akan difokuskan pada tahap kedua pembangunan, termasuk gedung-gedung legislatif dan yudikatif. Meskipun ada penyesuaian, komitmen terhadap keberlanjutan IKN ditegaskan oleh Prabowo.
Implikasi dari koreksi desain ini mencerminkan upaya pemerintahan baru untuk menanamkan visinya dalam megaproyek tersebut, memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan Indonesia di masa depan. Percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan adalah prioritas, mengingat target operasional IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Hal ini juga menuntut koordinasi yang lebih erat antara Otorita IKN dan Kementerian PUPR untuk memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan efisien.
Kritik terhadap desain awal dan penyesuaian yang dilakukan saat ini menggarisbawahi kompleksitas perencanaan dan konstruksi sebuah ibu kota negara yang ambisius. Diperlukan keseimbangan antara visi, fungsionalitas, keberlanjutan, dan efisiensi anggaran untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua, sesuai dengan Rencana Induk IKN.
