Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026. Kunjungan ini menandai pemeriksaan langsung oleh kepala negara atas progres pembangunan IKN sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Prabowo tiba di kawasan IKN menggunakan helikopter setelah sebelumnya meresmikan kilang minyak di Balikpapan dan Sekolah Rakyat di Banjarbaru.
Kunjungan perdana Prabowo sebagai presiden ke IKN bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan komitmen pemerintahannya terhadap kelanjutan proyek strategis nasional ini. Sebelum menjabat, Prabowo telah berulang kali menyatakan akan menuntaskan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN. Ia menekankan pentingnya IKN untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, juga menyoroti lima pilar komitmen Prabowo terhadap keberlanjutan IKN, termasuk peran IKN dalam menghadapi perubahan iklim.
Fokus pembangunan IKN pada tahun 2026 bergeser ke kompleks lembaga negara di luar sektor eksekutif, khususnya gedung legislatif dan yudikatif. Pembangunan kompleks legislatif di lahan seluas 42 hektare, mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, dan Serambi Musyawarah, dianggarkan sebesar Rp 8,5 triliun untuk periode 2025-2027. Sementara itu, kompleks yudikatif dengan luas 15 hektare, yang akan menampung gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), dialokasikan anggaran Rp 3,1 triliun. Total anggaran untuk kedua kawasan ini mencapai Rp 11,6 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran pembangunan IKN yang dipatok dari APBN untuk tahun 2026 mencapai Rp 6,26 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk program pengembangan kawasan strategis. Meskipun Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono sempat mengajukan tambahan anggaran signifikan, total yang disetujui untuk Otorita IKN periode 2025-2028 menunjukkan komitmen finansial yang berkelanjutan dari pemerintahan Prabowo. Prabowo sendiri telah menyetujui alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN tahap II selama lima tahun ke depan.
Di sisi lain, minat investasi swasta di IKN terus menunjukkan pertumbuhan. Otorita IKN mencatat penambahan lima investor baru di awal tahun 2026 yang akan mengembangkan berbagai sektor, mulai dari kuliner, sarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta. Kelima investor ini telah menandatangani tujuh perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan. Penambahan ini menjadikan total investor swasta yang bekerja sama di IKN mencapai 50 perusahaan dengan nilai investasi kumulatif mencapai Rp 66 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, menyatakan bahwa fase konstruksi fisik sebagian besar proyek investasi terbaru ini akan dimulai pada pertengahan 2026.
Dalam konteks historis, pembangunan IKN dimulai pada era Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, dengan target menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Tahap kedua pembangunan (2025-2029) berfokus pada pembangunan IKN sebagai daerah inti yang tangguh. Kunjungan Prabowo dan pernyataan komitmennya meredakan keraguan yang sempat muncul terkait keberlanjutan proyek ini setelah transisi kepemimpinan. Hal ini sekaligus menegaskan IKN sebagai proyek bangsa yang melampaui kepentingan politik satu rezim.
Meskipun progres infrastruktur dasar seperti Istana Wakil Presiden telah mencapai 96,28 persen dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2026, serta hunian TNI/Polri mencapai 93,53 persen dan dijadwalkan rampung total pada pertengahan tahun ini, pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi kebijakan dan keberlanjutan fiskal. Peninjauan Prabowo juga mengindikasikan fokus pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan lingkungan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sempat mengungkapkan banyak proyek IKN yang hanya melakukan groundbreaking namun minim pembangunan fisik, mendorong evaluasi terhadap pengembang yang terlibat. Otorita IKN juga telah mengindikasikan potensi molornya pembangunan jika pendanaan tidak mencukupi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut. Presiden Prabowo sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengamanatkan percepatan pembangunan IKN. Dengan kunjungan ini, Prabowo mengisyaratkan bahwa IKN adalah "kerja cinta untuk generasi mendatang," dengan prioritas pada akses transportasi, air bersih dan energi, sistem digital, serta dampak ekonomi lokal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
