Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas membantah tuduhan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan sejumlah perusahaan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, Luhut menyatakan kejengkelannya dan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan klaim tersebut. "Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham," tegas Luhut. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap TPL yang dikaitkan dengan dampak bencana lingkungan di Sumatera Utara, serta perbincangan mengenai pengaruh pejabat dalam industri nikel nasional.
Luhut juga membantah tudingan serupa terkait perusahaan nikel di Morowali, meskipun ia mengakui perannya dalam mendorong hilirisasi nikel di kawasan tersebut. Ia secara eksplisit menyatakan tidak pernah ingin memiliki saham di Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). "Saya juga nggak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh, yang nggak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana. Tidak punya. Tunjukin! Bawa kemari," ujar Luhut, menegaskan bahwa tuduhan tersebut menyerang harga dirinya.
Konteks historis menunjukkan bahwa PT Toba Pulp Lestari Tbk, sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk, merupakan perusahaan industri pulp yang didirikan pada tahun 1983 dan saat ini mayoritas sahamnya dipegang oleh Allied Hill Limited, sebuah perusahaan investasi berbasis Hong Kong, yang dikuasai oleh pengusaha Joseph Oetomo. Perusahaan ini beroperasi di Sumatera Utara dan pernah menghadapi kritik terkait dampak lingkungan. Luhut sendiri mengklaim telah menolak operasional TPL sejak lama karena dianggap merusak alam, bahkan sejak ia menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Sementara itu, Morowali menjadi pusat perhatian nasional sebagai kawasan industri nikel terbesar di Indonesia, khususnya melalui Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). IMIP, yang merupakan proyek patungan antara Shanghai Decent Investment Group (subsidiari Tsingshan Group dari Tiongkok) dan PT Bintang Delapan Group dari Indonesia, telah menarik investasi senilai USD 9,5 miliar hingga tahun 2020. Kawasan ini dirancang untuk mengembangkan produksi nikel pig iron dan baja nirkarat, serta menjadi pemain kunci dalam pasar nikel untuk kendaraan listrik. Luhut kerap membandingkan proyek hilirisasi nikel di Morowali dengan operasi tambang tembaga PT Freeport Indonesia, menyoroti pentingnya nilai tambah dari pengolahan bahan baku di dalam negeri.
Polemik mengenai kepemilikan saham pejabat di sektor sumber daya alam kerap mencuat di Indonesia, memicu perdebatan mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan pencucian uang, didorong oleh standar G20 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Namun, implementasi penuh masih menghadapi tantangan, termasuk dalam hal pengumpulan informasi kepemilikan yang lebih presisi dan sanksi administratif yang terbatas.
Implikasi dari tuduhan dan bantahan Luhut ini meluas pada kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor energi dan pertambangan, serta integritas pejabat negara dalam proyek-proyek strategis. Meskipun Luhut menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan mendorong verifikasi fakta, insiden ini kembali menyoroti kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan data kepemilikan perusahaan yang dapat diakses publik secara komprehensif untuk memastikan akuntabilitas. Kontroversi semacam ini dapat mempengaruhi iklim investasi, terutama bagi investor yang menuntut tata kelola perusahaan yang bersih dan etis, serta mendorong desakan lebih lanjut untuk reformasi regulasi terkait kepemilikan manfaat di Indonesia.
