Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat elektrifikasi di 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang masih belum teraliri listrik. Perintah ini disampaikan setelah Prabowo mendengarkan laporan dari Bahlil dalam retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026. Target ambisius ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan akses listrik bagi seluruh masyarakat paling lambat pada periode 2029-2030, bahkan dengan harapan bisa lebih cepat, yakni pada 2026 untuk 5.700 desa.
Rasio elektrifikasi nasional Indonesia telah mencapai 99,83 persen pada akhir kuartal IV 2024, sebuah rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil di lapangan, di mana ribuan desa dan jutaan rumah tangga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih hidup dalam kegelapan. Pada tahun 2025, sekitar 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik.
Ketiadaan akses listrik memiliki dampak multidimensional yang serius bagi masyarakat di wilayah 3T. Anak-anak kesulitan belajar pada malam hari, layanan kesehatan terhambat karena minimnya daya untuk peralatan medis, dan kegiatan ekonomi produktif terbatasi. Industri rumah tangga tidak dapat beroperasi secara efisien, menghambat pendapatan dan peluang kerja. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti pulau-pulau kecil dan pedalaman, serta biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah populasi yang dilayani, menjadi tantangan utama dalam program elektrifikasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa persoalan listrik desa bukan sekadar permintaan tambahan anggaran, melainkan membutuhkan komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran secara konsisten dan perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sendiri telah meluncurkan program Listrik Desa (Lisdes) untuk periode 2025 hingga 2029, dengan target elektrifikasi 5.758 desa yang belum berlistrik PLN dan penyambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Program ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan bahwa upaya ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat pelosok, karena akses listrik bukan hanya penerangan, melainkan pembuka kesempatan belajar, peningkatan produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Program Lisdes diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi. Strategi yang digunakan melibatkan kombinasi sambungan on-grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN dan solusi off-grid, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), untuk daerah terpencil. Presiden Prabowo sendiri pada akhir Juni 2025 telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, termasuk PLTP dan PLTS, yang tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 MW.
Sebelumnya, Bahlil menyoroti bahwa rasio elektrifikasi di daerah 3T baru mencapai 89 persen, jauh di bawah rasio nasional. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini sebelum 2029-2030, menyoroti bahwa sudah 80 tahun negara ini merdeka namun masih ada desa yang belum teraliri listrik. Perintah Presiden Prabowo kini semakin mempertegas prioritas nasional pada pemerataan akses energi, memastikan anggaran dialokasikan secara langsung untuk proyek-proyek yang tidak selalu menguntungkan secara hitungan bisnis murni, namun krusial bagi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
