Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025, satu tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan empat tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Perayaan Natal Nasional pada Senin, 5 Januari 2026, dan diperkuat dalam rapat kabinet sebelumnya, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras konsumsi mulai tahun 2025. Ia juga menyoroti dampak positif dari capaian ini terhadap harga beras global, yang menurutnya telah mengalami penurunan signifikan.
Klaim swasembada ini datang setelah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan beras domestik. Sepanjang Januari hingga November 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia mencapai 3,85 juta ton, meningkat dari 2,53 juta ton pada periode yang sama tahun 2023. Data BPS juga menunjukkan total impor beras sepanjang tahun 2024 mencapai 4,52 juta ton, lebih tinggi dibanding 3,06 juta ton pada tahun 2023. Defisit antara produksi dan kebutuhan beras pada Januari-Februari 2024 mencapai sekitar 2,8 juta ton, mendorong kebijakan impor. Pada 2023, Indonesia bahkan menjadi importir beras terbesar dunia dengan pangsa 5,46% senilai US$1,79 miliar.
Untuk mendukung klaim swasembada, pemerintah mengimplementasikan berbagai program. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan berhenti mengimpor beras dalam 2-3 bulan menjelang akhir 2025, dengan proyeksi produksi nasional mencapai 34 juta ton pada akhir 2025. Program optimasi lahan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dengan target 500.000 hektare pada 2025 untuk memungkinkan panen dua hingga tiga kali setahun. Program "Food Estate" atau lumbung pangan nasional yang telah berjalan sejak 2020 di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara juga menjadi bagian dari upaya ini, meskipun keberhasilannya masih menjadi perdebatan.
BPS memproyeksikan produksi beras nasional dari Januari hingga Desember 2025 akan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% atau bertambah 4,09 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan proyeksi produksi gabah kering giling (GKG) yang mencapai 60,25 juta ton, naik 13,37% secara tahunan. Luas panen padi juga diperkirakan meningkat 12,8% menjadi 11,33 juta hektare pada 2025. Cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dilaporkan mencapai 3,248 juta ton pada awal 2026, dengan total stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, meningkat 203,05% dari awal 2024. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim ini sebagai stok tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Namun, beberapa ahli menyikapi target swasembada dengan lebih hati-hati. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menilai swasembada pangan secara menyeluruh, yang didefinisikan sebagai pemenuhan 90% kebutuhan domestik dari produksi sendiri, sulit tercapai mengingat masih tingginya impor untuk komoditas lain seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan gula. Ia menyarankan pemerintah untuk lebih realistis dengan berfokus pada swasembada komoditas tertentu seperti beras atau jagung. Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori juga menyatakan bahwa definisi swasembada pangan oleh pemerintah saat ini masih belum jelas, dan kemungkinan besar akan bersifat parsial atau komoditas-spesifik.
Tantangan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia masih sangat kompleks. Perubahan iklim yang menyebabkan musim tanam tidak menentu, risiko gagal panen, serta serangan hama dan penyakit menjadi ancaman serius bagi produktivitas pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area industri atau permukiman juga terus menggerus luas lahan produktif. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern, infrastruktur irigasi yang belum memadai di banyak daerah, serta fluktuasi harga pupuk dan benih yang memberatkan petani skala kecil masih menjadi hambatan utama. Program Food Estate, meskipun diakui berhasil di beberapa area jagung, juga menuai kritik karena belum menunjukkan hasil signifikan dalam peningkatan produksi pangan secara umum dan adanya dampak lingkungan serta sosial.
Apabila klaim swasembada beras 2025 benar-benar tercapai dan berkelanjutan, hal ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, yang sebelumnya rentan terhadap gejolak pasar global. Peningkatan produksi dan stok dapat berpotensi menstabilkan harga beras di tingkat konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 124,36 pada September 2025. Langkah ini juga dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia di masa mendatang dan bahkan mengekspor beras. Namun, keberlanjutan capaian ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola tantangan sistemik, memastikan distribusi yang efektif, dan menjaga keseimbangan harga yang adil bagi produsen dan konsumen di tengah dinamika iklim dan pasar global.
