Satu bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor skala besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera – Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat – pemerintah melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan infrastruktur vital. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 9 Januari 2026 mengumumkan bahwa 72 dari 78 ruas jalan nasional yang terdampak kini telah kembali terhubung, dan 1.100 unit hunian sementara siap digunakan oleh para korban bencana. Bencana hidrometeorologi yang dimulai sejak akhir November 2025 ini telah memutus akses, merusak ribuan permukiman, dan menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa di seluruh wilayah terdampak.
Kecepatan pemulihan ini mencerminkan respons masif yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara terpisah menegaskan komitmen kementeriannya dalam mempercepat pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar, dengan mengerahkan 1.709 unit alat berat dan ribuan personel teknis untuk membersihkan material longsor serta memperbaiki jalan dan jembatan. Selain jalan, 17 jembatan bailey besar juga telah terpasang untuk memulihkan akses yang terputus. Seluruh rumah sakit (87 unit) dan puskesmas (860 unit) yang terdampak telah beroperasi kembali, memastikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Bencana yang menghancurkan ini berdampak pada 52 kabupaten/kota di ketiga provinsi, dengan jumlah korban meninggal mencapai 1.137 jiwa per 26 Desember 2025, dan lebih dari 457.255 orang masih mengungsi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025 mencatat 157.800 rumah rusak, 1.200 fasilitas umum, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 498 jembatan, 290 gedung kantor, dan 219 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Kerusakan infrastruktur yang masif ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di banyak daerah.
Para ahli menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana. Hatma Suryatmojo, peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, menyebut banjir bandang akhir November 2025 sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, mengindikasikan tren bencana hidrometeorologi yang kian parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim. Analisis Pusat Riset Big Data Continuum INDEF juga menunjukkan sentimen negatif publik yang dominan, mengaitkan bencana dengan "hukuman alam atas keserakahan manusia" akibat maraknya deforestasi di Sumatera. Kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) mengurangi kapasitas alam untuk menyerap air hujan, sehingga memicu erosi masif dan tanah longsor.
Meskipun progres pemulihan infrastruktur darurat menunjukkan efisiensi, tantangan jangka panjang tetap membayangi. Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi puluhan ribu keluarga yang kehilangan tempat tinggal memerlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. BNPB, melalui Sekretaris Utama Rustian, terus mengevaluasi pembangunan hunian sementara dan menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk memastikan penyediaan hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN Karya menjadi krusial untuk tidak hanya membangun kembali, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana serupa di masa depan melalui tata ruang yang lebih baik dan konservasi lingkungan yang serius. Tanpa pembenahan fundamental pada pengelolaan lingkungan, setiap puncak musim hujan berpotensi mendatangkan petaka serupa.
