Ratusan ribu rumah di tiga provinsi Sumatera mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025, memicu respons pemerintah dengan skema bantuan stimulan finansial dan rencana pembangunan kembali hunian bagi para korban. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian terkait telah mengalokasikan bantuan stimulan, meskipun tantangan dalam pendataan dan distribusi masih menghambat upaya pemulihan.
Data BNPB per 6 Januari 2026 menunjukkan total 175.126 unit rumah rusak akibat banjir dan longsor di Sumatera. Angka ini mencakup kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, sebanyak 144.865 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 44.361 unit rusak berat, 38.709 unit rusak sedang, dan 61.795 unit rusak ringan. Sementara itu, di Sumatera Utara, 29.766 unit rumah terdampak hingga 15 Desember 2025, terdiri dari 19.936 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat, dan 1.135 unit hanyut. Sepanjang tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara mencatat 11.943 rumah mengalami kerusakan berat. Di Sumatera Barat, total 12.451 unit rumah rusak per 17 Desember 2025, dengan 2.559 unit rusak berat, 2.959 unit rusak sedang, dan 6.933 unit rusak ringan. Data terbaru BNPB bahkan menyebut total rumah terdampak mencapai sekitar 213 ribu unit.
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan skema bantuan stimulan untuk perbaikan rumah. Berdasarkan ketentuan BNPB, bantuan stimulan diberikan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan skema renovasi dan pembangunan rumah, termasuk kemungkinan relokasi bagi korban yang rumahnya rusak berat dan hanyut. Pemerintah daerah Sumatera Barat, misalnya, telah menyiapkan beberapa lokasi relokasi di Kota Padang, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam.
Selain bantuan perbaikan rumah, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan pascabencana berupa Rp 3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga. Selain itu, jaminan hidup sebesar Rp 450.000 per orang per bulan selama tiga bulan dan dukungan pemulihan ekonomi juga disiapkan. Bagi warga yang memilih untuk tidak tinggal di hunian sementara (huntara), Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan per Kepala Keluarga (KK) diberikan. Untuk memudahkan proses pencairan DTH, BNPB memastikan validasi biometrik dapat menggantikan dokumen fisik yang mungkin hilang akibat bencana, sehingga masyarakat tidak diwajibkan membawa KTP atau Kartu Keluarga. Hingga 9 Januari 2026, data untuk 15.000 penerima DTH telah disiapkan.
Penanganan pascabencana di Sumatera kini dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diketuai oleh Mendagri Tito Karnavian, dengan posko induk didirikan di Banda Aceh sebagai pusat kendali terpadu. Satgas ini bertugas memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam rekonstruksi adalah "build back better and safer" untuk membangun hunian yang lebih baik dan tahan bencana. Hingga 9 Januari 2026, 1.100 unit hunian telah siap huni.
Namun, upaya penyaluran bantuan menghadapi sejumlah kendala. Kondisi infrastruktur yang rusak, terutama akses jalan yang terputus di beberapa wilayah, menjadi hambatan serius dalam mendistribusikan bantuan, khususnya ke daerah terisolir. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui bahwa distribusi bantuan masih belum merata dan meminta pemerintah memperbaiki rantai komando penanganan bencana. Marwan juga menyoroti keterbatasan kapasitas BNPB dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa keterlambatan data dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera ini juga disinyalir diperparah oleh faktor ekologis. Organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace menemukan bahwa sekitar 1,4 juta hektare hutan hilang di tiga provinsi terdampak antara tahun 2016 hingga 2024. Hilangnya tutupan hutan secara signifikan mengurangi kemampuan alam untuk menahan air hujan, meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya rekonstruksi fisik, tetapi juga rehabilitasi lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pemulihan jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
