Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada akhir Desember 2025 mengungkapkan bahwa penyebab utama kesulitan akses air bersih di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi tersebut sejak November 2025 adalah pendangkalan dan pelebaran sungai. Perubahan drastis pada morfologi sungai ini menyebabkan banyak instalasi pengolahan air (WTP) yang terletak di tepi sungai tertutup lumpur dan tidak dapat beroperasi, mengganggu pasokan vital bagi ribuan penduduk di belasan kabupaten/kota.
Bencana hidrometeorologi ekstrem pada akhir November hingga Desember 2025 telah menimbulkan kerusakan meluas di 16 kabupaten/kota di Aceh, memaksa lebih dari 20.000 jiwa mengungsi dan bahkan menyebabkan hilangnya sejumlah desa dan dusun akibat tersapu arus air bah dan longsoran tanah di tujuh kabupaten, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. Kondisi ini secara langsung merusak infrastruktur dasar, khususnya sistem penyediaan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di banyak wilayah mengalami kerusakan parah pada sumber air, intake, dan jalur instalasi, mengakibatkan terhentinya total produksi dan layanan air bersih di beberapa daerah.
Dody Hanggodo menjelaskan, sungai-sungai di hampir seluruh kabupaten terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi normalnya. Akibatnya, instalasi pengolahan air (WTP) yang sebelumnya berfungsi optimal, kini terendam lumpur tebal. Kementerian Pekerjaan Umum, dalam respons cepatnya, telah mengerahkan tim dan alat berat untuk memulihkan akses dan membersihkan instalasi yang terdampak. Menteri Dody menargetkan dalam tiga hingga empat bulan ke depan, beberapa WTP baru berkapasitas sekitar 50 liter per detik dapat segera dibangun di titik-titik krusial guna mempercepat pemulihan pasokan air.
Upaya penanganan darurat juga mencakup distribusi bantuan air bersih menggunakan tangki dan penyediaan fasilitas sanitasi portabel, terutama di pusat-pusat pengungsian. Meskipun demikian, pemulihan layanan air bersih masih bervariasi. Ketua DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Aceh, Sulaiman, menyatakan bahwa per 20 Desember 2025, layanan air bersih di Banda Aceh dan Aceh Besar telah pulih hampir 100 persen, namun di daerah yang lebih parah terdampak, tingkat pemulihan baru mencapai 25 hingga 75 persen.
Kerentanan infrastruktur air bersih Aceh terhadap bencana hidrometeorologi bukan merupakan isu baru. Topografi wilayah yang dilintasi banyak sungai besar, dikombinasikan dengan curah hujan ekstrem, seringkali memicu luapan air dan sedimentasi. Kerusakan lingkungan hulu, seperti deforestasi, juga memperparah risiko pendangkalan sungai dan tanah longsor, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan pasokan air baku. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum tengah menindaklanjuti usulan pemerintah daerah untuk melakukan kajian mendalam terhadap pembangunan bendungan atau sabo dam di daerah seperti Pidie Jaya dan Gayo Lues. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memitigasi bencana serupa di masa mendatang tetapi juga untuk memastikan ketersediaan sumber air baku yang lebih stabil dan terlindungi dari dampak sedimentasi pascabanjir. Upaya ini menandai pengakuan pemerintah akan perlunya solusi jangka panjang yang melibatkan rekayasa infrastruktur dan pengelolaan daerah aliran sungai secara komprehensif.
