Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tarif tenaga listrik di Indonesia tidak akan mengalami kenaikan hingga kuartal I 2026, mencakup periode Januari-Maret. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi kenaikan harga energi di tengah gejolak ekonomi global dan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Namun, Bahlil menegaskan bahwa saat ini belum ada rencana pembahasan mengenai pemberian diskon tarif listrik.
Keputusan pemerintah untuk mempertahankan tarif listrik ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi seharusnya dilakukan setiap tiga bulan, mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, sempat menyatakan bahwa secara akumulasi, pengaruh perubahan parameter ekonomi makro pada kuartal IV 2024 dan kuartal I 2025 seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Meski demikian, pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, serta daya saing industri, dengan menahan kenaikan tarif.
Sebelumnya, pemerintah memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA, yang berlaku selama dua bulan pada Januari dan Februari 2025. Diskon ini diberikan sebagai stimulus untuk meredam dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen, terutama bagi barang-barang kategori mewah. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebutkan bahwa diskon ini menyasar 81,4 juta pelanggan rumah tangga dari total 84 juta pelanggan PLN, mencakup pelanggan 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Namun, Bahlil Lahadalia telah memastikan bahwa diskon 50 persen tersebut tidak akan diperpanjang setelah Februari 2025. Ketika ditanya mengenai rencana diskon lebih lanjut, Bahlil hanya menyatakan "Belum ada pembahasan." Hal ini berbeda dengan pernyataan yang sempat muncul sebelumnya mengenai pembatalan diskon tarif listrik 50 persen, yang saat itu Bahlil enggan berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak yang mengumumkan.
Kebijakan menjaga stabilitas tarif listrik ini memiliki latar belakang yang kompleks. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat kinerja keuangan yang bervariasi sepanjang 2024. Meskipun berhasil membukukan laba bersih Rp 17,76 triliun dan pendapatan tertinggi dalam sejarah perusahaan sebesar Rp 545,4 triliun, angka laba bersih ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 22,07 triliun. Penjualan tenaga listrik PLN sepanjang 2024 mencapai 306,22 terawatt hour (TWh), tumbuh 6,17 persen dibandingkan 2023, dengan dominasi penjualan dari sektor rumah tangga (43 persen), industri (30 persen), dan bisnis (19 persen). Namun, PLN juga mencatat penurunan laba bersih hingga 80,72% pada semester I 2024 menjadi Rp 4,99 triliun, meskipun penjualan tumbuh 11,74% menjadi Rp 262,06 triliun. Beban usaha PLN juga terkerek naik dari Rp 202,23 triliun pada semester I 2023 menjadi Rp 233,55 triliun pada semester I 2024.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan sektor ketenagalistrikan. Tekanan dari fluktuasi harga komoditas global, seperti batubara dan minyak, serta kebijakan domestik untuk menyehatkan APBN, dapat membengkak biaya operasional rumah tangga dan industri. Namun, menjaga tarif tetap stabil diyakini dapat mendukung daya saing industri nasional dan menekan inflasi.
Implikasi kebijakan ini di masa mendatang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global dan domestik. Namun, keberlanjutan stabilitas tarif ini akan sangat bergantung pada efisiensi operasional PLN dan kemampuan pemerintah dalam mengelola subsidi. Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik untuk menjaga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kWh. Analisis implementasi etika bisnis dalam kebijakan tarif dasar listrik PLN tahun 2024 juga menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam transparansi struktur biaya dan ketidaktepatan sasaran subsidi, yang menimbulkan dilema antara keberlanjutan finansial dan tanggung jawab sosial. Tanpa adanya diskon tambahan atau penyesuaian subsidi yang lebih tepat sasaran, masyarakat menengah mungkin akan merasakan beban lebih berat akibat kebijakan fiskal dan dinamika pasar, meskipun negara menunjukkan indikator ekonomi makro yang positif.
