Puluhan ribu rumah hancur dan akses vital terputus di sebagian besar Sumatera setelah serangkaian banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut sejak akhir November 2025 hingga awal Januari 2026, menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (1/1/2026) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa total 213.000 rumah terdampak bencana, sebuah angka yang terus bergerak dinamis seiring dengan pembaruan data dari lapangan. Tragedi ini juga menelan setidaknya 1.157 korban jiwa dan menyebabkan 165 orang lainnya masih hilang per 1 Januari 2026, menjadikannya bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa dan tsunami Sulawesi pada 2018.
Kerusakan masif ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem yang mencapai 150-300 milimeter dan fenomena sirkulasi siklonik yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025, sebagaimana dijelaskan oleh pakar meteorologi ITB dan BMKG. Namun, para ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung juga menggarisbawahi "dosa ekologis" berupa degradasi lingkungan dan hutan di wilayah hulu sebagai faktor utama yang memperparah daya rusak bencana. Kondisi geomorfologi daerah aliran sungai yang rentan juga berkontribusi pada skala kehancuran.
Dampak terhadap infrastruktur sangat parah. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 1.666 titik kerusakan infrastruktur di tiga provinsi tersebut per 6 Desember 2025, dengan Sumatera Barat mencatat kerusakan terbanyak yaitu 914 titik. Ini termasuk 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter yang terdampak. Di Sumatera Barat saja, 13 jembatan dilaporkan putus, 31 ruas jalan terdampak, 7 fasilitas kesehatan, 659 fasilitas pendidikan, dan 150 rumah ibadah mengalami kerusakan. Kerugian finansial sementara di Sumatera Utara ditaksir mencapai Rp 18,48 triliun per awal Januari 2026, dengan sektor infrastruktur menanggung kerugian signifikan seperti Rp 880,65 miliar untuk jalan dan jembatan provinsi.
Penanganan pascabencana menghadapi tantangan besar. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang sebelumnya sempat dikritik karena meremehkan dampak bencana, kemudian meminta maaf setelah meninjau langsung lokasi dan mengakui bahwa situasinya jauh lebih besar dari perkiraan awal. Pemerintah melalui BNPB telah menyiapkan berbagai skema bantuan untuk korban, termasuk uang tunai Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan pembangunan rumah baru bagi yang rusak berat atau hilang. Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan juga disediakan bagi mereka yang harus menyewa tempat tinggal sementara.
Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan memakan waktu paling cepat 10 tahun untuk aspek fisik, dan bahkan 30-40 tahun untuk pemulihan sosial, ekonomi, dan ekologi. Ini menuntut strategi pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya respons darurat. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) untuk pengungsi. Fokus utama pemerintah adalah mempercepat perbaikan infrastruktur, memulihkan layanan publik, dan menormalisasi aktivitas masyarakat, dengan target kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali normal pada 5 Januari 2026. Tantangan logistik dan pengerahan alat berat masih menjadi kendala yang terus diupayakan pemerintah. Para peneliti dari BRIN juga menyoroti bahwa fenomena cuaca ekstrem di Sumatera tidak terlepas dari krisis iklim global, dan proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem, menekankan pentingnya penanganan bencana yang tidak berhenti di fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup adaptasi jangka panjang.
