Pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang rusak parah akibat banjir bandang akhir November 2025, dengan target penyelesaian yang ambisius. Meskipun beberapa pihak berharap konstruksi jembatan permanen ini dapat rampung pada Juli mendatang, estimasi waktu pengerjaan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan durasi sekitar delapan bulan sejak peletakan batu pertama pada 20 Januari 2026, menempatkan target rampung pada September 2026. Menteri PU Dody Hanggodo secara simbolis meninjau dan meresmikan dimulainya pembangunan jembatan rangka baja tersebut pada Rabu, 21 Januari 2026, di lokasi Jembatan Krueng Tingkeum Kutablang, Bireuen.
Kerusakan jembatan lama sepanjang 120 meter yang dibangun pada 2017 ini terjadi akibat terhantam air bah pada 26 November 2025, memutus konektivitas vital antara Bireuen dan Lhokseumawe di jalur Lintas Timur Sumatra. Insiden ini melumpuhkan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat Aceh selama beberapa waktu. Sebagai solusi darurat, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dengan cepat memasang jembatan bailey sepanjang 63 hingga 66 meter, yang mulai berfungsi kembali pada 27 Desember 2025, meskipun dengan pembatasan kendaraan maksimal 30 ton untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pembatasan ini menimbulkan tantangan logistik, mendorong Kementerian PU untuk mempercepat penanganan permanen.
Pembangunan jembatan permanen baru, yang akan memiliki panjang sekitar 150 meter, akan dilakukan di sisi hilir jembatan eksisting. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkolaborasi dengan kontraktor lokal PT Krueng Meuh. Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menegaskan bahwa seluruh pembangunan jembatan pascabencana akan mengacu pada standar teknis yang ketat, termasuk Peraturan Pembebanan Jembatan SNI 1725 Tahun 2016, untuk memastikan ketahanan infrastruktur hingga 50 tahun ke depan, bahkan dengan mempertimbangkan potensi gempa besar. Anggaran pembangunan jembatan ini telah diusulkan kepada pemerintah pusat, namun besaran alokasinya masih belum dikunci.
Menteri Dody Hanggodo menekankan pentingnya percepatan proyek ini sebagai bagian dari upaya pemulihan konektivitas pascabencana di Aceh. Ia menyatakan bahwa menunda pembangunan permanen akan memperpanjang persoalan di lapangan, terutama terkait distribusi logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU dalam merespons bencana ini. Ia menyoroti peran strategis jembatan Krueng Tingkeum sebagai urat nadi utama mobilitas dan ekonomi masyarakat lintas timur Aceh.
Pembangunan kembali Jembatan Krueng Tingkeum adalah bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih luas di Aceh. Kementerian PU menargetkan penanganan total 20 unit jembatan permanen dan 68 titik longsoran di provinsi tersebut, yang akan dilakukan secara bertahap hingga Juni 2026. Fokus utama saat ini adalah memulihkan jembatan-jembatan di jalur nasional guna memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Jembatan permanen ini diharapkan tidak hanya mengembalikan konektivitas, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur wilayah terhadap risiko bencana alam di masa mendatang, sehingga mendukung pemulihan ekonomi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat secara jangka panjang.
