Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini meninjau fasilitas pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pasar Sepaku di Kalimantan Timur pada 31 Desember 2025, dalam upaya memastikan pembangunan ibu kota baru tersebut secara efektif menggerakkan roda ekonomi rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penciptaan ruang hidup dan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar.
Pasar KIPP, yang terletak di atas lahan seluas 3.774 meter persegi dengan luas bangunan 3.959 meter persegi dan terdiri dari tiga lantai, didesain untuk melayani sekitar 200 pengunjung setiap hari. Pasar ini dilengkapi dengan 22 unit los basah, 33 unit los kering, 11 kios, dan 6 unit pujasera, serta dirancang dengan standar higienitas tinggi dengan pemisahan fungsional area los basah. Gibran menekankan bahwa keberadaan pasar semacam ini krusial sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal, penyedia ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM, dan pemenuh kebutuhan harian masyarakat di KIPP IKN. Selain Pasar KIPP, Gibran juga meninjau Pasar Sepaku atau Pasar Rebo Sukaraja, yang akan direvitalisasi melalui pendekatan humanis dengan melibatkan rembuk warga untuk memastikan aktivitas pedagang tetap berjalan. Pasar Sepaku nantinya akan memiliki 135 unit los dan kios, dengan desain yang menonjolkan estetika lokal menggunakan material rotan sintetis.
Kunjungan tersebut menyoroti visi lebih luas IKN sebagai magnet pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa. Pemerintah berharap IKN dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi domestik dan asing, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Gibran sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan IKN hanya menggunakan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan sisanya berasal dari investasi swasta dan luar negeri. Hingga Agustus 2024, total investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 56,2 triliun.
Data menunjukkan dampak positif pembangunan IKN terhadap UMKM di wilayah sekitar. Otorita IKN (OIKN) melaporkan peningkatan signifikan jumlah UMKM yang dibina, dari 417 pada Juni 2023 menjadi 650 pada periode Februari hingga April 2024. Mayoritas UMKM tersebut, sekitar 90 persen, bergerak di sektor kuliner. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), wilayah yang menjadi bagian dari IKN, jumlah UMKM bahkan menembus angka 16.000, didorong oleh masuknya ribuan pekerja proyek pembangunan. OIKN aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM melalui program pelatihan, kemudahan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bantuan kurasi desain kemasan.
Meskipun demikian, pembangunan IKN menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan bahwa keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek besar IKN masih minim. Slamet mendesak pemerintah pusat untuk memberikan porsi yang adil bagi pengusaha lokal, yang saat ini lebih sering menjadi "penonton". Selain itu, penyerapan tenaga kerja lokal, terutama untuk kategori pekerja tidak terampil, juga masih menjadi perhatian, dengan sebagian besar tenaga kerja berasal dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengembang. Apindo Kaltim berharap 40 persen tenaga kerja pada tahap kedua pembangunan IKN adalah tenaga kerja lokal.
Ke depan, keberlanjutan ekonomi IKN akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan potensi lokal dengan investasi berskala besar. IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai kota pintar dan hijau yang menargetkan emisi nol bersih pada tahun 2045. Tantangan fiskal, seperti beban bunga utang negara yang diproyeksikan mencapai Rp 599,44 triliun pada 2026, juga menjadi faktor penting yang perlu dikelola untuk memastikan kelangsungan proyek tanpa mengorbankan anggaran pembangunan dan perlindungan sosial lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama agar IKN dapat benar-benar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh Indonesia.
