Lonjakan inflasi yang melumpuhkan, nilai mata uang yang anjlok, dan tingginya tingkat pengangguran kembali memicu gelombang protes besar di Iran sejak akhir Desember 2025, menjalar dari pasar-pasar di Teheran hingga ke 27 dari 31 provinsi di negara itu. Kekerasan yang menyertai demonstrasi telah mengakibatkan sedikitnya 35 orang tewas, termasuk empat anak-anak dan dua anggota pasukan keamanan, serta lebih dari 1.200 orang ditangkap. Protes-protes ini, yang dimulai dengan seruan-seruan terkait ekonomi, dengan cepat bergeser menjadi tuntutan yang lebih luas terhadap sistem pemerintahan.
Penyebab langsung gejolak ini adalah penurunan nilai rial Iran yang mencapai rekor terendah terhadap dolar AS, menyentuh 1.450.000 rial per dolar pada akhir Desember 2025 sebelum sedikit pulih. Depresiasi mata uang ini memperparah inflasi yang sudah tinggi, dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 42,2% pada Desember 2025, setelah sebelumnya mencapai 48,6% pada Oktober 2025. Harga makanan dan minuman melonjak 64,3% secara tahunan pada Oktober, sementara roti dan sereal mencatat inflasi tahunan 98%. Tekanan ekonomi ini telah mendorong setidaknya 27% hingga 50% penduduk Iran hidup di bawah garis kemiskinan, peningkatan signifikan dari tahun 2022.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan tingkat pengangguran Iran akan naik menjadi 9,5% pada tahun 2025 dan sedikit menurun menjadi 9,2% pada tahun 2026. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas bahkan lebih tinggi, mencapai 10,7% pada musim dingin 2025. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Iran diperkirakan hanya tumbuh 0,3% pada tahun 2025, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 1,1% pada tahun 2026. Bank Dunia bahkan memproyeksikan kontraksi PDB sebesar 1,7% pada tahun 2025 dan 2,8% pada tahun 2026.
Sanksi internasional, terutama yang diberlakukan kembali oleh Amerika Serikat sejak 2018 dan diperbarui oleh pemerintahan Donald Trump, membatasi ekspor minyak Iran dan aksesnya ke pasar global. Meskipun Iran berhasil mempertahankan sebagian ekspor minyaknya, terutama ke Tiongkok, dengan rata-rata 2,15 juta barel per hari pada Oktober 2025, sanksi ini tetap menjadi hambatan besar. Selain itu, konflik regional, seperti serangan Israel selama 12 hari pada Juni 2025 yang menargetkan fasilitas nuklir dan infrastruktur militer Iran, turut memperburuk ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah Iran, melalui Presiden Masoud Pezeshkian, mengakui kesulitan ekonomi dan berjanji untuk mengatasi masalah ini melalui dialog dan reformasi. Pezeshkian telah mengumumkan reformasi subsidi, menghapus nilai tukar preferensial untuk importir demi transfer langsung kepada konsumen, meskipun langkah ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga pangan jangka pendek. Ia juga telah mengganti kepala Bank Sentral Iran dan berupaya menerapkan kebijakan nilai tukar tunggal untuk menstabilkan sistem moneter dan perbankan. Namun, para pengunjuk rasa dan analis skeptis terhadap efektivitas solusi ini, mengingat bahwa banyak tuntutan telah melampaui masalah ekonomi dan menyerukan perubahan politik mendasar.
Sejarah Iran mencatat banyak protes terkait ekonomi, seperti pada tahun 2008 karena kenaikan pajak pertambahan nilai dan pada tahun 2019 karena kenaikan harga bahan bakar. Namun, protes saat ini, yang juga menyoroti korupsi dan salah urus pemerintahan, menjadi tantangan signifikan bagi rezim. Dengan inflasi yang diperkirakan akan tetap tinggi, bahkan berpotensi melampaui 60% pada Maret 2026 jika tidak terkendali, dan tingkat kemiskinan yang meluas, ketegangan sosial di Iran diperkirakan akan terus berlanjut. Para ahli memperingatkan bahwa tanpa solusi ekonomi yang substansial dan respons yang lebih efektif terhadap keluhan rakyat, potensi ketidakstabilan akan tetap tinggi.
