PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara progresif memperluas jangkauan layanan keuangan mereka melalui program Agen46 hingga ke pelosok Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam upaya signifikan untuk mendorong inklusi keuangan dan menggerakkan ekonomi lokal. Inisiatif ini, yang diumumkan pada Jumat, 9 Januari 2026, beriringan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93% pada tahun 2029 dan 98% pada tahun 2045, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Langkah strategis BNI ini menjawab tantangan historis dalam pemerataan akses layanan keuangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau oleh kantor cabang bank konvensional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional mencapai 75,02%, sementara indeks literasi keuangan berada pada 65,43%. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang memerlukan intervensi terarah untuk memastikan masyarakat tidak hanya mengakses layanan, tetapi juga memahami serta memanfaatkannya secara bijak.
Agen46 merupakan bagian integral dari program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang diluncurkan OJK pada tahun 2015, bertujuan menyediakan layanan perbankan melalui agen bank di daerah-daerah yang belum terjangkau. Melalui Agen46, BNI memungkinkan masyarakat di Kota Bima untuk melakukan berbagai transaksi dasar perbankan, mulai dari transfer, penarikan tunai, hingga pembukaan rekening, tanpa harus mendatangi kantor cabang atau ATM. Kehadiran agen ini juga memfasilitasi akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, yang secara langsung mendukung permodalan dan pengembangan usaha mereka.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa kehadiran Agen46 bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sekaligus menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Ia menekankan bahwa Agen46 dapat menjadi titik masuk pertama bagi masyarakat untuk terhubung dengan dunia perbankan dan ranah digital. Komitmen ini juga sejalan dengan poin keenam Asta Cita Pemerintah, yang berfokus pada pembangunan dari desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Dampak positif kehadiran Agen46 telah dirasakan langsung di Kota Bima. Fitra Wati, seorang pemilik warung yang menjadi mitra Agen46, melaporkan bahwa usahanya berkembang pesat sejak bergabung, tidak hanya dari tambahan penghasilan transaksi yang berlangsung sepanjang hari, tetapi juga dari kemudahan akses KUR untuk modal usaha. Pengakuan serupa datang dari Kepala Camat Woha, Irfan HM Nor, yang menyatakan bahwa Agen46 sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Rifiadin Akbar, seorang sopir bus di Kota Bima, juga mengakui kemudahan yang diberikan Agen46 saat membutuhkan layanan transfer mendesak.
Secara nasional, BNI telah memiliki lebih dari 207.000 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 15.000 agen di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), yang menunjukkan skala operasional program ini dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan akses keuangan. Inisiatif BNI ini juga telah menerima apresiasi dari OJK dan Komisi XI DPR RI atas kontribusinya dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan, termasuk melalui program-program inovatif lain seperti pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai Agen46.
Ke depan, perluasan jaringan Agen46 di wilayah seperti Kota Bima diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan formal, tetapi juga menstimulasi perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan. OJK melalui peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada Mei 2025, bertujuan memetakan kondisi akses keuangan di seluruh wilayah dan menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan target inklusi nasional. Upaya BNI ini menegaskan peran agen bank sebagai garda terdepan dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan di Indonesia.
