Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, pada Minggu, 11 Januari 2026, di Jakarta, kembali menegaskan bahwa harga beras di pasaran tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, membantah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kenaikan harga komoditas pokok tersebut. Klaim ini muncul di tengah data pasar yang menunjukkan harga beras medium dan premium di tingkat eceran kerap melampaui batas HET.
Pernyataan Rizal, yang disampaikan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bulog, menggarisbawahi upaya intensif Bulog dalam menjaga stabilitas harga, termasuk melalui inspeksi mendadak di pasar-pasar bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan. Menurutnya, pemantauan langsung Bulog menunjukkan harga beras medium tetap berada di kisaran maksimal Rp12.500 per kilogram, sementara beras premium di Rp14.900 per kilogram. HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) sebenarnya merupakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 299 Tahun 2025, yang berlaku sejak 22 Agustus 2025. Sementara itu, HET beras medium terbaru untuk Zona 1 ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sendiri ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk Zona 1.
Kontras dengan klaim Bulog, laporan BPS per Desember 2025 justru mencatat kenaikan harga beras di berbagai lini, mulai dari penggilingan hingga tingkat eceran. BPS melaporkan harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram, naik 6,38 persen secara tahunan (year-on-year) dan 1,26 persen secara bulanan (month-to-month). Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada 7-9 Januari 2026 juga menunjukkan harga beras di pasar tradisional masih relatif tinggi. Beras kualitas medium I tercatat sebesar Rp16.550 per kilogram dan Rp17.200 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II sebesar Rp15.650 per kilogram dan Rp16.600 per kilogram. Angka-angka ini secara signifikan melampaui HET beras medium yang ditetapkan pemerintah, bahkan untuk beras non-SPHP.
Divergensi data antara pernyataan Bulog dan realitas pasar ini menyoroti kompleksitas dalam stabilisasi harga pangan di Indonesia. Kebijakan HET yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, seringkali menghadapi tantangan dari biaya agroinput yang terus meningkat dan dinamika rantai pasok. Presiden Joko Widodo sendiri pada 1 Juni 2024 mengakui bahwa HET beras sulit turun meskipun produksi melimpah, karena biaya agroinput, biaya petani, sewa lahan, pokok, dan tenaga kerja semuanya naik. Perpanjangan relaksasi HET beras medium dan premium oleh Badan Pangan Nasional pada Juni 2024 juga menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi nasional.
Tekanan harga pangan menjadi salah satu pendorong utama inflasi nasional. Sepanjang tahun 2025, inflasi Indonesia mencapai 2,92 persen secara tahunan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi tertinggi sebesar 4,58 persen, serta memberikan andil 1,33 persen terhadap total inflasi nasional. Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar. Ekonom memproyeksikan volatilitas harga pangan akan terus memengaruhi inflasi Indonesia pada kuartal pertama 2026.
Perum Bulog menyatakan telah mencapai swasembada beras sepanjang 2025, dengan stok nasional mencapai sekitar 3,35 juta ton per awal Januari 2026, yang diklaim aman hingga Lebaran 2026. Untuk tahun 2026, Bulog menargetkan penyerapan beras sebanyak 4 juta ton dan akan menyalurkan 1,5 juta ton beras SPHP sepanjang tahun secara terpadu, tidak lagi terfragmentasi. Direktur Utama Bulog juga mendorong kebijakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke untuk beras SPHP sebagai "legacy nasional". Penyaluran SPHP beras tahun 2025 sendiri telah diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Namun, efektivitas program stabilisasi Bulog masih dipertanyakan di tingkat pedagang. Beberapa pedagang beras mengeluhkan bahwa aturan penjualan beras SPHP yang mewajibkan kemasan 5 kilogram tanpa boleh diecer menyulitkan konsumen di pasar tradisional, sehingga mereka cenderung enggan mengambil pasokan SPHP. Kritik serupa juga pernah disampaikan oleh pengamat pertanian yang mempertanyakan fungsi stok beras melimpah jika harga di pasar tetap di atas HET. Situasi ini memperlihatkan tantangan berkelanjutan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi biaya produksi.
