Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi parah di Sumatera – Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat – kini telah pulih hampir sepenuhnya, meskipun tantangan logistik awal sempat mengancam upaya penanganan darurat dan stabilitas ekonomi regional. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur meluas, menyebabkan krisis akses dan pasokan energi vital.
Bencana yang menyapu puluhan kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut pada penghujung tahun 2025 lalu meninggalkan jejak kerusakan masif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, per 5 Januari 2026, bencana ini menelan 1.177 korban jiwa dan memaksa 242.200 orang mengungsi. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 1.666 titik infrastruktur rusak parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi fasilitas umum, jembatan, dan jalan vital yang terputus. Kondisi ini secara langsung menghambat jalur distribusi dan komunikasi, menciptakan isolasi di banyak daerah. Krisis bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi persoalan paling krusial dalam masa tanggap darurat, menghambat operasional alat berat untuk evakuasi dan pembersihan jalan, serta mengganggu jaringan telekomunikasi yang krusial bagi koordinasi bantuan.
PT Pertamina (Persero) segera merespons dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, pada 1 Desember 2025, menyatakan 90 persen SPBU yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah beroperasi kembali. Selanjutnya, CEO Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengumumkan bahwa per 8 Desember 2025, 688 SPBU atau sekitar 98 persen dari jaringan yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dipulihkan. Untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, Pertamina menyewa pesawat kecil untuk mengirimkan solar bagi kendaraan utilitas dan berencana menggunakan pesawat C-130 Hercules dengan kapasitas muatan lebih besar. Penyaluran LPG ke daerah terisolasi juga dilakukan melalui mekanisme khusus, termasuk rencana penggunaan sling-load. Pertamina juga menambah 17 unit mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter di Sumatera Barat untuk mempercepat distribusi, meskipun beberapa akses masih terhambat akibat jalan terputus. Penambahan staf layanan di SPBU, didukung personel TNI dan Polri, turut memperlancar pengisian BBM bagi masyarakat.
Per 5 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan pemulihan layanan SPBU di wilayah terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai hampir 100 persen. Di Sumatera Utara, seluruh 406 SPBU telah beroperasi penuh, dan di Sumatera Barat, 147 SPBU juga telah kembali normal. Sementara itu, di Aceh, 151 dari 156 SPBU atau sekitar 97 persen sudah kembali beroperasi, dengan kendala akses menjadi penyebab utama lima SPBU lainnya belum berfungsi. Arya Dwi Paramita, Corporate Secretary Pertamina, menegaskan ketersediaan stok BBM dan LPG di ketiga provinsi dalam kondisi aman dan mencukupi. Meskipun demikian, Pertamina masih menerapkan pola distribusi alternatif mengingat beberapa jalur darat belum sepenuhnya pulih.
Dampak dari gangguan pasokan energi ini melampaui kebutuhan harian masyarakat. Sektor industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami kerugian signifikan akibat terputusnya akses jalan, terganggunya distribusi BBM, serta ketidakstabilan pasokan listrik. Analisis Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi nasional akibat bencana ini mencapai Rp68,67 triliun, berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 sekitar 0,6 persen. Keterbatasan BBM untuk logistik dan genset juga sempat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan.
Pemulihan cepat SPBU merupakan langkah krusial dalam mitigasi krisis, namun bencana akhir 2025 di Sumatera ini kembali menyoroti titik rapuh dalam penanganan logistik bencana nasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur di Sumatera harus lebih baik, kuat, tangguh, dan berkelanjutan. Pelajaran pentingnya terletak pada kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur fisik sebagai tulang punggung logistik yang mampu bertahan dari gempuran alam. Apabila jalan dan jembatan runtuh, seluruh sistem distribusi akan lumpuh. Integrasi dan koordinasi intensif antara Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, dan Polri terbukti vital dalam fase tanggap darurat dan pemulihan. Upaya rekonstruksi pascabencana harus disertai evaluasi tata kelola sumber daya alam guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang, sembari membangun ketahanan energi yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis dan iklim di wilayah Sumatera.
