Tujuh blok hunian sementara atau huntara di Kabupaten Aceh Tamiang ditargetkan rampung pada 10 Januari mendatang, menyediakan tempat tinggal layak bagi 336 warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor November 2025. Pembangunan fasilitas ini merupakan respons cepat pemerintah pusat dalam menangani krisis tempat tinggal darurat di salah satu wilayah yang paling parah dilanda bencana di Sumatera.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 menyebabkan lebih dari 200.000 jiwa mengungsi, dengan setidaknya 18 orang meninggal dunia menurut data awal pemerintah kabupaten. Laporan lain menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai 58 orang dan lebih dari 251.000 jiwa mengungsi, dengan ribuan rumah mengalami rusak berat, sedang, maupun ringan. Kerusakan ini menciptakan kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang aman dan manusiawi bagi ribuan keluarga yang kehilangan rumah mereka.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara, meluncurkan program pembangunan huntara berskala besar di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh Tamiang sendiri, total 600 unit huntara sedang dikebut penyelesaiannya, dengan penyerahan 600 unit kepada pemerintah daerah dijadwalkan pada 8 Januari 2026. Tujuh blok yang dimaksud dalam target 10 Januari adalah bagian integral dari proyek 600 unit tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh BNPB dalam penanggulangan bencana, memastikan huntara dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak. Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan mengapresiasi kualitas bangunan huntara yang menggunakan bahan premium dan dinilai sangat layak untuk masyarakat.
Proyek pembangunan huntara ini melibatkan sinergi dari tujuh BUMN Karya, termasuk PT Wijaya Karya, PT PP, dan PT Hutama Karya, dengan pendanaan dari program CSR Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Untuk mempercepat proses, sekitar 1.000 pekerja dikerahkan dalam sistem tiga shift selama 24 jam setiap hari, meskipun menghadapi kendala pengiriman material logistik dan kondisi cuaca ekstrem. Lokasi pembangunan huntara ini berada di berbagai titik yang disiapkan pemerintah daerah, termasuk lahan milik PTPN 4 Regional VI Langsa di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, dan Kompleks DPRK–Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Desain huntara mengadopsi sistem bangunan modular dengan rangka baja ringan yang kuat dan tahan lama, serta atap zincalume dan dinding panel semen. Metode konstruksi ini dipilih untuk efisiensi dan kecepatan pengerjaan, sembari menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni. Mengingat elevasi tanah yang rendah dan berlumpur, bangunan huntara didirikan dengan sistem pondasi panggung agar tidak terimbas genangan air saat hujan. Setiap unit huntara berukuran sekitar 4,5 x 4,5 meter (sekitar 20,25 hingga 22 meter persegi), dilengkapi dengan instalasi listrik dan pencahayaan. Selain itu, kawasan huntara juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan WiFi gratis dari Telkom, pasokan listrik dari PLN (dengan pulsa listrik gratis selama tiga hingga enam bulan), dapur umum, area cuci, musala, sarana sanitasi yang memadai, bahkan taman bermain.
Penyelesaian tujuh blok huntara ini pada Januari 2026 menandai langkah penting dalam pemulihan pascabencana, memberikan harapan bagi keluarga yang ingin segera meninggalkan tenda pengungsian. Meskipun bersifat sementara, hunian ini dirancang untuk memberikan kondisi hidup yang lebih baik selama masa transisi. Pemerintah juga telah merencanakan langkah selanjutnya, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap) atau pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat, sebagai solusi jangka panjang untuk mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat Aceh Tamiang.
