Aceh Tamiang menghadapi krisis air bersih yang parah pasca-banjir bandang pada akhir November 2025, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulai pengeboran 24 sumber air baku di seluruh kabupaten tersebut guna memulihkan akses mendasar bagi masyarakat. Bencana hidrometeorologi tersebut, yang juga diikuti banjir susulan pada 1 Januari 2026, telah merusak sekitar 58.000 bangunan dan melumpuhkan infrastruktur vital, termasuk sistem penyediaan air minum (SPAM).
Kementerian PU mengintensifkan pembangunan sumur bor air baku sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak ini. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan prioritas utama dalam penanganan pasca-bencana, karena secara langsung berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat. Hingga 5 Januari 2026, pengeboran telah mencapai kedalaman rata-rata antara 70 hingga 105 meter, dengan target akhir 100 hingga 150 meter, disesuaikan dengan kondisi geologi lokal. Salah satu sumur bor di Masjid Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, telah beroperasi dan melayani masyarakat sekitar. Lokasi lain seperti Desa Meurandeh dan Kantor Camat Kuala Simpang juga dalam tahap pengerjaan.
Krisis air bersih di Aceh Tamiang sangat mendalam. Banyak warga terpaksa menggunakan air parit keruh, yang mereka sebut "air cappuccino," untuk kebutuhan sehari-hari karena pasokan PDAM terputus atau tercemar. Kesulitan ini diperparah dengan berkurangnya bantuan logistik air mineral dan belum pulihnya aktivitas ekonomi warga.
Upaya pemulihan pasca-bencana ini tidak hanya melibatkan Kementerian PU. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membangun 177 sumur bor di 12 kecamatan dan 66 desa di Aceh Tamiang, dari target 389 titik di seluruh Aceh, dengan menyasar fasilitas publik seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, Pertamina, Elnusa, dan Yayasan Baitul Hikmah berkolaborasi menyediakan tujuh unit alat bor Jacro dan mengaktifkan kembali 19 sumur eksisting, sebagai bagian dari solusi pemulihan berkelanjutan. Organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa dan Relawan Kemanusiaan PKS Jatim juga turut membangun atau mengaktifkan sumur bor, bahkan dengan pemasangan panel surya untuk mengatasi keterbatasan listrik.
Meskipun respons terpadu ini berlangsung, polemik terkait biaya pembangunan sumur bor mencuat. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sempat menyebut anggaran Rp100 juta hingga Rp150 juta per titik untuk sumur bor dengan kedalaman 100-200 meter. Angka ini memicu perdebatan publik, dengan beberapa pihak mengklaim sumur bor dapat dibangun dengan biaya jauh lebih rendah, antara Rp8 juta hingga Rp15 juta. KSAD Maruli Simanjuntak mengklarifikasi bahwa anggaran Rp150 juta tersebut dialokasikan untuk infrastruktur komunal yang melayani ratusan kepala keluarga, bukan sekadar sumur bor rumah tangga.
Banjir bandang akhir 2025 di Aceh Tamiang, yang digambarkan seperti "tsunami kedua" karena luapan lumpur yang melebihi ketinggian banjir 2006, menjadi indikasi kerentanan wilayah tersebut. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki dugaan pembalakan liar sebagai pemicu atau faktor yang memperparah bencana, seiring dengan temuan sedimentasi tinggi di aliran sungai. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengestimasi bahwa 58.000 bangunan rusak parah, yang setara dengan memindahkan sebuah kota, menggarisbawahi skala kerusakan dan kompleksitas upaya rekonstruksi.
Penyediaan air bersih pasca-bencana merupakan bagian integral dari strategi pemulihan yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang mencakup mitigasi risiko bencana. Proyek pengeboran ini diharapkan tidak hanya mengatasi krisis jangka pendek tetapi juga membangun ketahanan infrastruktur air yang lebih baik di masa depan, mengingat perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi yang terus meningkat. Akses terhadap air bersih yang berkelanjutan akan menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk kelanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak.
