Ratusan jiwa melayang dan ribuan rumah rusak parah akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda Aceh dan Sumatera Utara sejak akhir November 2025, memicu gelombang solidaritas dari berbagai pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Bencana yang dipicu oleh siklon tropis Senyar ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi nasional yang ditaksir mencapai Rp 68,67 triliun, dengan kerugian di Aceh diperkirakan Rp 2,04 triliun dan di Sumatera Utara sebesar Rp 2,07 triliun. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 mencatat total 770 korban meninggal dunia dan 463 orang masih dalam pencarian di tiga provinsi terdampak, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, dengan 10.300 unit rumah mengalami kerusakan.
Menyikapi kondisi darurat tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi penuh seluruh unsur pemerintah untuk mempercepat penanganan tanggap darurat sejak hari pertama bencana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengeluarkan surat edaran pada 1 Desember 2025, menyerukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bahu-membahu membantu daerah terdampak, bahkan mengizinkan penggunaan anggaran hibah. Mendagri juga menyebutkan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang memungkinkan skema dana patungan bencana, di mana pemerintah daerah wajib menginvestasikan modal yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Respons cepat ditunjukkan oleh berbagai provinsi di luar Sumatera yang ikut berpatungan menyalurkan bantuan finansial dan logistik. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) melaporkan setidaknya 11 Pemerintah Provinsi telah memberikan dukungan. Di antaranya, Provinsi Banten mendonasikan Rp 3 miliar dalam bentuk dana kemanusiaan, dengan alokasi Rp 1 miliar masing-masing untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditambah bantuan logistik. Provinsi Jawa Timur menyalurkan 26,5 ton logistik dan bantuan finansial sebesar Rp 10,5 miliar, sementara Jawa Barat mengirimkan bantuan logistik senilai Rp 7 miliar. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi dengan 6.000 paket logistik dan kebutuhan dasar. Dari wilayah lain, Sumatera Selatan memberikan bantuan logistik senilai Rp 2,65 miliar, Kalimantan Timur Rp 7,5 miliar, Kalimantan Tengah Rp 3 miliar, Kalimantan Utara Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan Rp 1,5 miliar, dan Sulawesi Barat Rp 1 miliar. Jawa Tengah juga turut serta dengan Rp 1,3 miliar dalam bentuk logistik dan mengerahkan 40 personel lapangan.
Selain pemerintah daerah, berbagai lembaga lain juga turut bergerak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan dana darurat tahap pertama lebih dari Rp 4 miliar dan mendirikan tenda-tenda darurat. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyalurkan 2.000 paket sembako melalui Posko Bencana BNPB. Sementara itu, Kodam II/Sriwijaya dari Palembang telah memberangkatkan ribuan paket bantuan kemanusiaan yang mencakup bahan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan perlengkapan bayi untuk korban bencana.
Di tengah derasnya bantuan dari berbagai daerah, Pemerintah Aceh sempat mendapat sorotan terkait lambatnya pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, secara langsung memimpin rapat koordinasi di Aceh pada 4 Desember 2025, mendesak agar dana BTT segera dicairkan untuk penanganan bencana. Sekretaris Daerah Aceh kemudian menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pencairan dana tersebut malam itu juga. Pemerintah Aceh sendiri juga telah membuka donasi melalui Baitul Mal Aceh dan mengimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana kemanusiaan. Solidaritas nasional ini menunjukkan komitmen kuat seluruh elemen bangsa dalam menghadapi dampak bencana besar di Sumatera.
