Morowali, Sulawesi Tengah – Pembangunan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, terungkap merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk menarik investasi besar dari Tiongkok dalam program hilirisasi nikel. Bandara khusus ini dibangun sebagai fasilitas penawaran untuk mendorong investor Tiongkok menanamkan modal di Indonesia, sebuah praktik yang juga lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa keputusan pembangunan lapangan terbang khusus ini diambil dalam rapat yang ia pimpin bersama sejumlah instansi terkait saat ia menjabat di era Presiden Joko Widodo. Ide hilirisasi nikel ini sendiri telah digagas Luhut sejak tahun 2001, dengan visi agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Setelah melakukan kajian mendalam, teridentifikasi bahwa Tiongkok adalah satu-satunya negara yang saat itu siap dan mampu berinvestasi dalam hilirisasi nikel di Indonesia, bahkan setelah penawaran ke negara lain seperti Amerika Serikat.
Proyek-proyek Tiongkok di Morowali berpusat di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang merupakan rumah bagi portofolio industri dari investasi Tiongkok. Grup Tsingshan Holding, salah satu produsen baja terbesar di dunia asal Tiongkok, merupakan pemain utama di IMIP melalui anak perusahaannya seperti PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) dan PT Sulawesi Mining Investment Indonesia (SMI). Grup ini mengoperasikan smelter dan pembangkit listrik berkapasitas 2x65 Megawatt (MW) di Morowali untuk mendukung operasionalnya. Investasi Tiongkok di Morowali berhasil mencapai sekitar US$20 miliar. Secara keseluruhan, nilai investasi di sektor hilirisasi telah mencapai US$71 miliar, dengan Morowali saja menyumbang lebih dari US$20 miliar dan mempekerjakan lebih dari 100.000 tenaga kerja.
Pembangunan Bandara IMIP sempat menjadi sorotan publik dan dikritik oleh sejumlah pihak, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, karena isu ketiadaan aparat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi dalam operasionalnya, yang menimbulkan kekhawatiran akan kedaulatan negara. Menanggapi hal ini, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Bandara IMIP adalah bandara khusus yang hanya melayani penerbangan domestik dan tidak memerlukan fasilitas Bea Cukai atau Imigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa bandara tersebut tidak pernah diizinkan untuk menjadi bandara internasional. PT IMIP juga telah mengklarifikasi bahwa bandara ini terdaftar di Kementerian Perhubungan dan pengawasannya berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah Makassar. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait pembangunan Bandara IMIP guna memastikan tidak ada pelanggaran regulasi dan kedaulatan nasional. Perlu dicatat pula bahwa Bandara IMIP berbeda dengan Bandara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2018.
